Raih WTP, Pemprov Tindaklanjuti Rekomendasi BPK

Foto bersama anggota VI BPK RI Prof Dr Barullah Akbar dan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Endang Tuti KardianiFoto bersama anggota VI BPK RI Prof Dr Barullah Akbar dan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Endang Tuti Kardiani

Manado- Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven Kandouw mengatakan pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kali ini tidak terdapat kerugian material, namun sebaliknya ada yang harus ditinjaklanjuti.

Menurutnya, pengelolaan dan penatausahaan aset tetap belum memadai sehingga menjadi catatan diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI agar Pemprov segera menindaklanjuti selama 60 hari kedepan.

Kandouw mengakui kelemahan dalam pengelolaan aset tetap belum mantap, sekaligus meminta DPRD Sulut segera membentuk Pansus aset,”katanya dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Sulut, Kamis (16/06/2016) siang.

DPRD Sulut juga mengikuti pembekalan-pembekalan keuangan, agar kedepan bisa memahami proses pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Juga Kepala SKPD untuk memacu perbaikan laporan keuangan pada akhirnya bisa kembali meraih predikat Opini WTP.

Penyampaian Opini WTP untuk Pemprov Sulut ini dikatakan Anggota VI BPK RI Prof Dr Bahrullah Akbar MBA CMPM dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Sulut tersebut.

Untuk yang ke- 5 kalinya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut meraih predikat opini WTP atas laporan keuangan Pemprov Tahun Anggaran (TA) 2015 lalu dari BPK RI.

“BPK telah memeriksa laporan keuangan Pemprov Sulut TA 2015, meliputi pendapatan dengan realisasi sebesar Rp.2,52 triliun dari anggaran sebesar Rp.2,64 triliun, belanja dan transfer dengan realisasi sebesar Rp.2,69 triliun dari anggaran sebesar Rp.2,90 triliun, total aktiva dan pasiva sebesar Rp.4,82 triliun,”terang Akbar. (tim/sulutonline).