Komitmen ODSK Opini BPK 2016 Harus WTP Murni

Wakil Gubernur Sulut Drs Steven Kandouw saat memimpin apel bulanan Korpri bulan Juni 2016Wakil Gubernur Sulut Drs Steven Kandouw saat memimpin apel bulanan Korpri bulan Juni 2016

Manado-Perolehan opini WTP dari BPK RI tahun anggaran 2015 yang telah diserahkan oleh anggota VI BPK RI Prof Dr Barullah Akbar, Kamis (26/06/2016) lalu dalam sidang paripurna istimewa Dewan Sulut, menjadi pemicu bagi pasangan Gubernur Olly Dondokambey SE dan Wakil Gubernur Drs Steven Kandouw (ODSK) untuk bernazar agar tahun 2016, Pemprov Sulut meraih WTP murni.

Wakil Gubernur Sulut Drs Steven Kandouw saat memimpin apel bulanan Korpri yang dilaksanakan Jumat (17/06/2016) di ruang Mapalus kantor Gubernur Sulut, menyatakan, prestasi baik ke 5 Pemprov Sulut tersebut dalam pengelolaan keuangan daerah didapat ibarat permainan sepak bola dimana kemenangannya diperoleh detik-detik terakhir.
Peserta apel serius mendengarkan arahan Wakil Gubernur Drs Steven Kandouw
Kendati diakui banyak temuan yang didapat atas pengeloaan keuangan tahun 2015, namun syukur semua temuan tersebut dapat diselesaikan secara tepat waktu sehingga predikat WTP dapat diraih Pemprov Sulut.

Dikatakan Wagub Kandouw, hal tersebut menjadi pelajaran bagi jajaran Pemprov Sulut dari para pengelola keuangan hingga kepala SKPD. Tahun 2016 ini menjadi awal baru lagi bagi semua, pengelolaan keuangan harus lebih jelas dan mengikuti aturan yang berlaku, agar saat pelaksanaan audit dari BPK nanti tidak mendapat temuan sehingga LHP pemprov tahun 2016 nanti benar murni tanpa harus ada penyelesaian akhir yang tidak perlu dilakukan seperti lalu.

“Saya minta tahun depan, tidak terjadi seperti ini. Untuk penggunaan anggaran harus tepat sasaran serta pengelolaan administrasi keuangan harus sesuai dengan aturan yang berlaku yakni sesuai standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual, sehingga nanti hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK benar murni,” tegas Kandouw.

Selain itu Wagub juga mengakui, bahwa sistem pengendalian internal (SPI) di SKP saat ini masih amburadul, berbagai perbaikan harus dijalankan.”Untuk itu perlu ditingkatkan efektifitas pengawasan dari para Kepala SKPD, termasuk pengelolaan dan penatausahaan aset tetap yang belum mantap itu segera di tindaklanjutinya, karena pihak BPK masih menemukan permasalahan yang hendak menjadi perhatian Pemprov Sulut terkait dengan masalah aset tetap tersebut,”ingatnya.
 Pejabat Eselon Dua saat apel bulan Juni 2016
Namun demikian predikat opini WTP yang diperoleh saat ini merupakan awal manis diawal kepemimpinan dengan Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw. “Ini merupakan capaian dan hasil kerja kita bersama yang patut disyukuri dan dijawab dengan kerja yang semakin optimal bagi masyarakat Sulut kedepan, berikan pelayanan terbaik sehingga kita bisa mendapatkan penilaian yang baik juga,” terang Kandouw.

Kandouw juga berharap, kedepan kekompakan antar sesama ASN tetap dijaga, terutama dalam pengelolaan keuangan. Para kepala SKPD juga harus lebih teliti dan terbuka dalam memimpin instansinya masing-masing sehingga roda pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Apel Korpri kali ini diikuti Wakil Ketua TP PKK Sulut Dr Kartika Devi Tanos yang juga sebagai Kepala UPTD Balai Data, Survailance dan Sistem Informasi Dinkes Sulut, Pejabat Eselon Dua hingga Staf. (tim/sulutonline).