Wagub: Potong TKD, Bila Perlu Jangan Dulu Bayar !

Wagub Sulut saat Sidak di Dispenda SulutWagub Sulut saat Sidak di Dispenda Sulut

Hasil Sidak Banyak ASN di Sejumlah SKPD Tidak Disiplin
Manado-Menyusul surat edaran Menpan RI terkait laporan hasil pemantauan kehadiran ASN, sesudah cuti bersama hari raya Idul Fitri 1437H yang ditujukan pada seluruh instansi berikut Gubernur, Walikota dan Bupati se Indonesia, langsung ditindaklanjuti Wakil Gubernur (Wagub) Sulut Drs Steven Kandouw.

Surat bernomor: B/2410/M-Pan-RB/06/2016 tertanggal 30 Juni 2016 tersebut menyebutkan, agar seluruh instansi melaporkan hasil pemantauan kehadiran ASN pada tanggal 11 Juli 2016.

Alhasil, usai apel pagi, Senin (11/07/2016) langsung memimpin Sidak di sejumlah SKPD Pemprov Sulut. Berturut-turut Sidak dilakukan di kantor Dispenda Sulut, Kesbangpol dan Dinas Diknas Sulut. Menariknya, banyak ASN yang terkaget-kaget saat mendapati Wagub Sulut sudah berada di kantor mereka. Apalagi, Wagub sendiri yang mengecek langsung kehadiran dan memanggil nama satu persatu ASN sesuai Absensi.
 Wagub saat Sidak di Kesbangpol Sulut
Terungkap, banyak ASN yang tidak disiplin atau tidak berada ditempat saat Sidak.Wagub kemudian membenarkan adanya issu yang menyebutkan ASN Pemprov kurang disiplin dan terbukti hari ini. “Dan ini akan jadi catatan kita semua. Makanya ada punishment jika tidak alasan yang tepat. Apalagi Menpan sudah menyampaikan melalui berbagai media, agar ASN harus masuk pada tanggal 11 Juli 2016 dan tidak boleh absen,”terangnya.

“Kalau saya sendiri tegaskan potong TKD. Jika perlu jangan dulu dibayar! Dan kenaikan pangkat ditunda. Apalagi sesuai hasil Sidak, ada ASN yang datang pagi namun siangnya pulang,”tegas Wagub Kandouw saat Sidak di kantor Diknas Sulut.
Wagub Sulut saat Sidak di Dinas Diknas Sulut
Sebelumnya, dalam Apel bersama di kantor gubernur Wagub Sulut sudah mengingatkan, jika tidak hadir dalam pelaksanaan apel kerja bersama dengan tanpa memberikan alasan yang tepat maka, akan diberikan sanksi tegas berupa tidak menerima tunjangan kinerja daerah (TKD). Hal itu juga berlaku bagi tenaga harian lepas (THL) bakal tidak menerima honor.

Wagub juga menyoroti beberapa SKPD yang banyak memiliki pihak ketiga (rekanan) harus meningkatkan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap mereka sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang melekat, karena sampai saat ini masih ada pihak ketiga yang belum menuntaskan hasil temuan dari BPK ini.

“Untuk itu, saya memberi waktu paling lambat minggu depan semua rekomendasi temuan BPK ini sudah tuntas,”tegasnya.(tim/sulutonline).