ODSK Desak Pusat Cabut PP 12 Tahun 2014

ODSK dan GSVL terlibat pembicaraan serius terkait BunakenODSK dan GSVL terlibat pembicaraan serius terkait Bunaken

GSVL Berharap Wisatawan Tiongkok Merasa Nyaman di Bunaken
Manado-Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE dan Wakil Gubernur Drs Steven Kandouw (ODSK) berharap agar Peraturan Pemerintah (PP) nomor Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan, dicabut oleh pemrintah pusat.

Sebab menurut Gubernur Sulut pemberlakukan PP tersebut sangat menyulitkan Pemprov Sulut khususnya Kota Manado dalam menunjang perkembangan industry pariwisata di pulau Bunaken.

“Iya, saat ini kami sedang berjuang agar PP tersebut dicabut,”tegas Gubernur yang diaminkan Wakil Gubernur, Rabu (20/07/2016) usai pelantikan Pj Bupati Bolmong di kantor Gubernur.

Bahkan, terang gubernur pihak juga akan terus berjuang ke pusat agar pengelolaan Taman Nasional Bunaken (TNB) dikelola daerah dan mendapat kewenangan otoritas tersendiri.

“Terlalu banyak pungutan disana,”ketus gubernur.
Walikota GSVL saat memberikan keterangan pada wartawan
Secara terpisah, Walikota Manado DR Ir GS Vicky Lumentut (GSVL) menyatakan terima kasih atas perjaungan gubernur dan wakil gubernur Sulut yang begitu peduli atas kemajuan pariwisata Sulut khususnya kota Manado dengan berhasil mendatangkan ribuan truis asal Tiongkok.

GSVL berharap wisatawan Tiongkok yang berkunjung ke Taman Nasional Bunaken (TNB) nyaman tanpa dibebani pungutan seperti yang berlaku saat ini.

"Saya sudah laporkan kepada Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw mengenai hal ini. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi hal seperti itu,"ingat GSVL.

Diketahui, belum lama ini, Enam kapal yang membawa wisatawan asal Tiongkok tidak diijinkan masuk ke kawasan Taman Nasional Bunaken karena tidak membayar tiket masuk sebesar Rp150.000 setiap orangnya.

Balai Taman Nasional Bunaken sebagai UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memungut tiket masuk atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan.

"Mudah-mudahan diberlakukannya peraturan pemerintah ini bisa ditinjau kembali. Pemerintah daerah bisa saja menggunakan diskreasi sambil menunggu petunjuk lebih lanjut," kata GSVL.

Walikota GSVL yang berpasangan dengan Wakil Walikota Mor Dominus Bastiaan SE ini menambahkan, hingga saat ini pungutan yang ditarik dari setiap wisatawan semuanya masuk ke Balai Taman Nasional Bunaken, meskipun ketika terjadi komplen berkaitan dengan sampah bebannya dialamatkan kepada Wali Kota Manado.

"Bunaken adalah aset daerah yang sudah mendunia sehingga kita harus memberikan kenyamanan manakala mereka berkunjung," ujarnya.

Walikota usungan Partai Demokrat di Pilkada lalu ini berharap pihak-pihak terkait yang menarik pungutan di kawasan Taman Nasional Bunaken membuka dialog dan mencari solusi tepat atas pengelolaan aset wisata daerah ini.(tim/sulutonline).