Astaga, Pejabat Pemprov Sulut Diduga Terlibat Mafia Peradilan?

Anggota Dewan Sulut Marthen Manoppo dan James Karinda (Foto Ist)Anggota Dewan Sulut Marthen Manoppo dan James Karinda (Foto Ist)

Dewan Sulut Desak ODSK Copot Oknum Pejabat “CT”

Manado-
Drama persidangan gugatan Syarief Darea (LSM) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado, terhadap SK Mendagri nomor 131.71-3493 tanggal 5 April 2016 tentang mengangkatan GS Vicky Lumentut (GSVL) sebagai Wali Kota Manado dan SK nomor 131.71_3494/5 tentang pengangkatan Mor Bastiaan sebagai Wakil Wali Kota yang Selasa (02/08/2016) menghadirkan saksi ahli Pakar Hukum dan Tata Negara, Yusril Izha Mahendra, berbuntut panjang.

Terkuak dugaan kuat gugatan tersebut, didalangi oknum Pejabat Pemprov Sulut berinisial CT yang notabene sebagai Asisten Administrasi Umum di Setdaprov Sulut. Hal ini terbongkar di gedung DPRD Sulut di sela-sela Rapat Paripurna, Selasa (02/08/2016) yang berlangsung hingga malam hari.

Satu per satu personil Fraksi Demokrat di Gedung Cengkih Sario angkat bicara. Mulai dari Edwin Lontoh yang melakukan instruksi, disusul James Karinda dan Marten Manoppo. Dalam pandangan akhir Fraksi Demokrat yang dibacakan Billy Lombok pun menyentil masalah tersebut. Intinya, fraksi berlambang Bintang Mercy itu menuding oknum birokrat di Pemprov Sulut menjadi mafia peradilan karena mendalangi dan menskenariokan gugatan di PTUN dengan memperalat LSM.

Pasalnya, kuasa hukum dan saksi yang dihadirkan Pemprov Sulut sebagai tergugat 3 dalam sidang PTUN, justru mendukung semua tuduhan penggugat. Lebih parah lagi, mereka menyatakan langkah Pemprov Sulut salah.“Tindakan ini menyudutkan pihak-pihak tergugat dalam hal ini Mendagri selalu tergugat 1, KPU Manado tergugat 2 dan Pemprov Sulut selaku tergugat 3. Dikhawatirkan, sikap saksi dan pengakuan tergugat 3 (Pemprov Sulut) akan melemahkan semua tergugat dan imbasnya mengancam legitimasi Walikota dan Wakil Walikota Manado yang telah dilantik dan telah menjalankan tugas pemerintahan di Manado,” tegas Manoppo.

“Saksi atau kuasa hukum tergugat harusnya melakukan bantahan hukum atas tuduhan tergugat. Justru yang terjadi tergugat 3 (Pemprov Sulut) mengaku ada yang salah dan membenarkan tuduhan-tuduhan penggugat. So gila ini!” timpal Karinda dengan nada tegas.
 Tim Kuasa Hukum GSVL MOR Percy Lontoh SH dan Stenly Lontoh sebagai pihak Intervensi dalam sidang gugatan SK Mendagri terkait pengangkatan Wali Kota dan Wawali Manado di PTUN Manado (Foto Ist)
Karenanya, Fraksi Demokrat di DPRD Sulut mendesak kepada Gubernur Olly Dondokambey SE dan Wakil Gibernur Drs Steven Kandouw SE (ODSK) untuk memberikan saksi kepada salah satu oknum pejabat yang diduga terlibat dalam mafia peradilan. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi Edwin Lontoh, Sekertaris Fraksi James Karinda dan Wakil Ketua Dewan Marthen Manoppo dalam rapat Paripurna Istimewa.

James Karinda usai Paripurna membeberkan dugaan kertlibatan oknum pejabat Pemprov Sulut berinsial CT.” Oknum pejabat itu diduga mencari LSM menggugat Pemerintah Provinsi, Komisi Pemilihan Umum, Menteri Dalam Negeri terkait SK pelaksanaan Pilkada di Kota Manado,” ungkap Karinda.

Lebih memiriskan lagi, oknum pejabat ini diduga otak membuat materi gugatan di PTUN dan dirinya juga diduga membuat jawaban dari Pihak Pemprov. Yang inti jawabannya dibacakan lewat Kuasa Hukum membenarkan gugatan dari LSM dan menyalahkan pihak Pemprov.“Ini namanya mafia Peradilan. Seorang Birokrat seharusnya membela instansi dimana ia bekerja. Bukan merancang suatu gugatan ke Pemerintah Provinsi. Dan pejabat ini juga yang membuat jawaban dari Provinsi,”sesal Karinda, sambil meminta ODSK memberikan sanksi atau mencopot oknum pejabat tersebut.

Hal yang sama juga diungkapkan Wakil Ketua Dewan, Marthen Manoppo serta Ketua Fraksi, Edwin Lontoh. Sekarang ini antara Pemerintah Kota Manado dan Pemprov Sulut sementara membangun pemerintahan yang harmonis.” Janganlah Pemerintahan yang mulai harmonis dibangun oleh ODSK dengan Pemkot Manado hilang kembali,” aku Manoppo.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey yang sempat dikonfirmasi usai mengikuti Paripurna. Dengan tegas menyatakan, masalah yang disampaikan Fraksi Demokrat baru ia ketahui.” Pengacaranya akan segera kami ganti. Sedangkan oknum pejabat CT akan ditelusuri kerterlibatanya sampai sejauh mana,” kata Gubernur.

Diketahui kasus yang disampaikan Fraksi Demokrat tersebut sementara berproses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado. Dua hari belakangan ini sidang gugatan Syarief Darea (LSM) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap SK Mendagri nomor 131.71-3493 tanggal 5 April 2016 tentang mengangkatan GS Vicky Lumentut (GSVL) sebagai Walikota Manado dan SK nomor 131.71_3494/5 tentang pengangkatan Mor Bastiaan sebagai Wakil Walikota tersebut menghadirkan saksi ahli Pakar Hukum dan Tata Negara, Yusril Izha Mahendra.(tim/sulutonline).