Biro Hukum KPU RI: Pilkada Manado Susulan Sah Sesuai UU

Deasy Roring saat menjadi saksi dalam persidangan gugatan Pilkada Manado (Foto Ist)Deasy Roring saat menjadi saksi dalam persidangan gugatan Pilkada Manado (Foto Ist)

Saksi Ahli Akui, Pilwako Manado Februari 2016 Satu Rangkaian Pilkada Serentak 2015

Manado-Setelah saksi ahli DR Tommy Sumakul dari akademisi Unsrat dihadirkan dalam lanjutan sidang gugatan pelaksanaan Pilkada Susulan Kota Manado yang digugat Syarief Darea atas nama LSM di PTUN mengakui Pilkada Manado susulan 17 Februari 2016 lalu tidak bermasalah.

Giliran KPU RI menyatakan jawaban yang sama dalam sidang dipimpin majelis hakim PTUN Manado diketuai Ceckly Kereh, SH hakim anggota Sanny Pattipeilohi, SH serta Zarina, SH, Selasa (16/08/2016).

Inung Nur Syarifah, Bagian Hukum Setjen KPU RI yang hadir sebagai saksi ahli menyebutkan dengan tegas bahwa Pilkada susulan itu dibenarkan dalam UU tahun 2015.”Dalam hal ini KPU Manado telah mendapatkan putusan dari MA (Mahkamah Agung) serta surat Kemendagri melalui KPU Provinsi Sulut,”kata Inung menjawab pertanyaan KPU Manado.

Menurut Inung, Pilkada susulan dapat dilaksanakan jika dalam tahapannya terjadi kondisi yang tidak memungkinkan. “UU Pilkada mengamanatkan apabila terjadi bencana alam, gangguan keamanan, kerusuhan dan faktor lainnya yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakan pemungutan suara, maka dapat dilaksanakan pemilihan lanjutan atau susulan,” jelas Inung.

Didepan majelis hakim, penggugat Syarief Darea didampingi Kuasa Hukumnya, Reinald Pangaila, tergugat I dari Kemendagri, Tergugat II Gubernur, tergugat III KPU Manado dan pihak intervensi GS Vicky Lumentut-Mor Bastiaan (GSVL-MOR) sebagai Wali Kota dan Wawali Manado terpilih diwakili kuasa hukum, Percy Lontoh, SH dan Stenly Lontoh, SH, Inung juga menjelaskan, di beberapa daerah yang dilakukan Pilkada susulan yang menggugat adalah peserta Pilkada.

“Seperti di Kalteng, Sulteng, Kabupaten Sigi, Poso dan Kabupaten Banggai, itu pasangan calonnya yang menggugat,” kata Inung. “Iya, bukan LSM,” timpal Inung lagi menjawab yang disampaikan ketua majelis hakim Ceckly Kereh, SH saat meluruskan pertanyaan Amrain Razak, anggota KPU Manado.

Persidangan Selasa ini juga menghadirkan kesaksian Deasy Roring Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Manado. Partai Demokrat merupakan partai pengusung GSVL-MOR. Kemudian dilanjutkan dengan saksi dari Pemkot Manado menghadirkan Kabag Keuangan, Manasar Panjaitan.

Sebelumnya, Sumakul saat menjawab semua pertanyaan menegaskan, Pilwako Manado susulan yang digelar 17 Februari lalu, merupakan satu rangkaian Pilkada serentak. “Iya. Itu satu rangkaian Pilkada serentak 2015,” kata Sumakul menjawab pertanyaan yang diajukan Ketua KPU Manado Yusuf Wowor.

Sumakul yang juga dosen Fakultas Hukum Unsrat ini menegaskan, Pilwako Manado susulan itu harus dijalankan KPU Manado karena sesuai aturan. “Jika KPU Manado tidak menjalankan saat itu, mereka akan kena sanksi kode etik,” ujarnya.(tim/sulutonline).