Kansil Minta DPD RI Ikut Dorong RUU Provinsi Kepulauan

Wagub Kansil saat dialog bersama Tim Komite I DPD RIWagub Kansil saat dialog bersama Tim Komite I DPD RI


Manado-
Gaung pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi Kepulauan semakin kuat. Bahkan Sulut sebagai penggagas tidak henti-hentinya mendesak agar pemerintah pusat secepatnya merealisasikannya. Pun Wakil Gubernur DR Djouhari Kansi, minta agar para senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, ikut mendorong percepatan pembahasannya di pusat.

“Kami minta agar para anggota DPD untuk terus mendorong percepatan pembahasan RUU tersebut yang telah digagas oleh 7 Provinsi Kepulauan terutama Gubernur DR Sinyo Harry Sarundajang,”kata Kansil saat dialog bersama 10 anggota DPD Tim Komite I saat menghimpun masukan tentang Permasalahan Hak Azasi Manusia di daerah terutama tentang Implementasi UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, di ruang Mapaluse kantor gubernur, Selasa (07/02).

Dikatakan Kansil, seperti yang terus diperjuangkan Gubernur Sulut, menyangkut kesejahteraan warga Kepulauan sangat penting untuk dilihat dari berbagai aspek. Sebab menurut hematnya, “Miskinnya warga pesisir kepulauan beda dengan miskinnya warga daratan. Lagipula, luas lautan lebih besar dari daratan. Sementara 7 daerah provinsi penggagas kebanyakan warganya tinggal di pulau-pulau,”terangnya dihadapan Tim Komite 1 DPD RI yang dipimpin Ketua Tim Dani Anwar. Ke 10 anggota DPD itu sendiri sudah berada di Manado, sejak Senin (06/02).

Sebelumnya saat membuka dialog ini, Kansil mengatakan, Pemprov Sulut menyambut baik kunjungan ini dan berterima kasih karena Sulut dipilih oleh DPD RI Komite 1 untuk menjadi lokasi kunjungan.

Pada bagian lain Wagub mengatakan Pemprov Sulut menyadari, penyelenggaraan pembangunan termasuk pencapaian yang telah diraih selama ini juga rentan dengan permasalahan hak azasi manusia terutama bagi masyarakat yang menjadi sasaran langsung pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Oleh karena itu dalam implementasi Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, Pemprov Sulut telah menyusun Rencana Aksi Penguatan Penjaminan HAM di Sulawesi Utara yang secara teknis diintegrasikan dalam Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing SKPD.

“Setiap SKPD dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selalu memperhatikan aspek pemenuhan HAM bagi masyarakat Sulut. Pemprov Sulut juga telah beberapa kali melakukan pertemuan dan diskusi bahkan telah menandatangani MOU dengan Komnas HAM,”terang Kansil.

Sementara Ketua Tim Komite 1 DPD RI, H Dani Anwar, mengatakan bahwa dipilihnya Provinsi Sulawesi Utara sebagai sasaran kunjungan bukan berarti bahwa di Sulut di Sulut terdapat permasalahan HAM yang besar tetapi justru karena Kerukunan yang selama ini tercipta di Sulawesi Utara yang terkenal dengan semboyan “Torang Samua Basudara”.

“Semboyan inilah yang telah menarik minat anggota Komite 1 untuk mendalami lebih jauh implementasi semboyan ini terutama dalam kaitannya dengan Implementasi Semboyan tersebut dikaitkan dengan implementasi Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia,”kata Anwar.

Dalam dialog yang dilakukan Tim mendapatkan banyak masukan yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan bagi DPD yang saat ini juga tengah menjalankan fungsi legislasinya bersama DPR RI dalam rangka pembahasan beberapa RUU yang sedang dilakukan antara lain RUU tentang Pemilukada, RUU Pemerintahan Daerah, RUU Tentang Desa dan RUU Provinsi Kepulauan.

Tim ini terdiri dari 10 orang masing-masing H. Dani Anwar (DKI Jakarta), Ferry F.X. Tinggogoy (Sulut), I Wayan Sudirta (Bali), Muhammad Gazali (Riau), Drs. Abdurrahman, M.AP (Banten), Ir. Imanuel Babu Eha (NTT), Pdt. Dr. Silviana H Pandegiroth (Sulawesi Tengah), M.Th, Tellie Gozelie (Bangka Belitung), S.E, dr. Budi Doku (Gorontalo).

Turut hadir dalam dialog ini sejumlah Kepala SKPD terkait serta, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, dan beberapa LSM yang diundang. Acara dialog antara para Anggota DPD dengan pejabat Pemprov Sulut dan LSM yang hadir itu dipandu langsung Wakil Gubernur Sulawesi Utara DR Djouhari Kansil, M.Pd.(Tim/sulutonline).

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options