Olly Dondokambey Hadiri Rakor Bersama Gubernur dan Menteri Kabinet Kerja

, di Istana Negara, JakartaPresiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Koordinasi dengan Gubernur seluruh Indonesia, di Istana Negara, Jakarta

Jokowi Ajak Seluruh Kepala Daerah Berantas Pungli

Jakarta-Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE, menghadiri Rakor bersama Gubernur se Indonesia dan Menteri Kabinet Kerja yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dan Seskab Pramono Anung di Istana Negara, Kamis (20/10/2016) siang.

Rakor dengan Gubernur seluruh Indonesia itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Mendagri Tjahjo Kumolo, Jaksa Agung Prasetyo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Gubernur Olly Dondokambey SE saat menghadiri Rakor Bersama Gubernur dan Menteri Kabinet Kerja yang dibuka langsung Presiden Jokowi
Dalam penegasannya, Presiden Jokowi mengajak para Gubernur seluruh Indonesia untuk membicarakan langkah-langkah konkrit di daerah dalam rangka pemberantasan pungutan liar (Pungli).

Presiden mengingatkan, masalah pungli itu pada akhirnya akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang nanti akibatnya akan menurunkan daya saing ekonomi Indonesia.

Diakui Presiden, bahwa pungli ini sudah bertahun-tahun, dan sudah dianggap sebuah hal yang normal, biasa, serta bangsa Indonesia permisif terhadap pungli itu.“Tidak hanya urusan KTP, tidak hanya urusan sertifikat, tidak hanya urusan izin-izin, tidak hanya urusan yang ada di jalan raya, tidak hanya urusan yang berkaitan dengan di pelabuhan, di kantor, di instansi, bahkan di rumah sakit. Hal-hal apapun yang berkaitan dengan pungutan yang tidak resmi harus kita bersama-sama untuk mulai kurangi dan mulai hilangkan,” tegas Presiden Jokowi.
 Para Gubernur dan Menteri Kabinet Kerja saat Rakor yang dibuka Presiden Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, bahwa yang namanya pungutan liar atau pungli bukan masalah soal besar kecilnya. Tetapi keluhan yang sampai kepada dirinya itu memang sudah puluhan ribu banyaknya, baik yang kecil-kecil urusan Rp10 ribu, Rp50 ribu, Rp100 ribu, bahkan ada yang urusan jutaan rupiah.

“Melihat keluhan dan informasi yang diberikan kepada saya, ini persoalan yang harus kita selesaikan. Jadi bukan masalah urusan Rp10 ribu tetapi pungli telah membuat masyarakat kita susah untuk mengurus sesuatu, atau misalnya di jalan dicegat, dimintai pungutan,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Koordinasi dengan Gubernur seluruh Indonesia, di Istana Negara, Jakarta.

Menanggapi arahan Presiden Joko Widodo itu, Pemerintah Provinsi Sulut langsung merespon secara baik arahan Presiden Jokowi, melalui Wakil Gubernur Sulut Drs Steven Kandouw mengungkapkan, Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengingatkan seluruh jajaran SKPD lingkup Pemprov, utamanya SKPD yang memiliki pelayanan publik.

Gubernur berpesan, supaya memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat, sejak kita dilantik harus menjadikan Good Government sebagai panglima. Semua punggutan tidak ada. "Jangan main-main dengan punggutan liar (Pungli)", tegas orang nomor dua di Sulut ini, saat Rakor bersama guru-guru SMA/SMK se-Sulut, Kamis (20/10/2016) di ruang Mapalus Kantor Gubernur.(tim/sulutonline)