Gubernur Buka Koordinasi LPSE dan Sosialisasi Whistleblower Sistem


Manado-
Gubernur Sulawesi Utara DR Sinyo Harry Sarundajang (SHS), Kamis (09/02) secara resmi membuka pelaksanaan pertemuan koordinasi LPSE se-Provinsi Sulut dan sosialisasi whistleblower sistem.

Acara yang berlangsung di ruang Huyula kantor gubernur tersebut dihadiri Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Ir Agus Rahardjo, MSM, Deputi bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Ir Djamaludin Abubakar, M.Sc, seluruh Kepala SKPD Pemprov Sulut, Forkopimda Sulut, Bupati Bolmut Drs Hamdan Datunsolang, dan perwakilan dari 15 Kabupaten dan Kota se Sulut.

Dalam sambutannya, Sarundajang memberikan penghargaan yang tinggi kepada pihak LKPP-RI atas kepercayaan yang diberikan kepada Pemprov Sulut karena diyakini dengan adanya sosialisasi tersebut akan semakin memantapkan gerak kerja Pemprov Sulut dalam memacu gerak percepatan pembangunan dari lintas dimensi dan sektor yang ada.

‘’Pemprov telah berkomitmen kuat untuk menciptakan pengadaan barang dan jasa yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan sebagai aktualisasi dari tekad membangun tanpa korupsi serta mempertahankan predikat WTP untuk ketiga kalinya,’’ ujar Sarundajang.

Sementara itu, Kepala Biro Pembangunan Dra Femmy Suluh M.Si dalam laporan pelaksanaannya mengatakan bahwa tujuan dari kegiatan tersebut yakni untuk mengidentifikasi progress implementasi pengadaan secara elektronik di seluruh Kabupaten dan Kota se Sulut. Selain itu, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat mendorong percepatan pembentukan LPSE serta mendorong transaksi pengadaan secara elektronik. (Tim/sulutonline).

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.