Abaikan Pertemuan LPSE, Gubernur Kembali Warning Bupati dan Walikota

Gub SHS Saat membuka koordinasi LPSEGub SHS Saat membuka koordinasi LPSE


Manado-
Gubernur Sulawesi Utara DR Sinyo Harry Sarundajang (SHS) kembali mewarning Bupati dan Walikota se Sulut terkait dengan ketidakhadiran mereka dalam pertemuan koordinasi LPSE se Sulut yang dilaksanakan di ruang Huyula Pemprov Sulut, Kamis (09/02).

Padahal menurut Sarundajang, pertemuan tersebut sangat penting mengingat saat ini banyak pejabat publik yang terjerat hukum karena kesalahan dalam proses tender suatu proyek.

Sayangnya, dari 15 Kabupaten dan Kota di Sulut, hanya Bupati Bolmut yang hadir langsung dalam pertemuan tersebut, selebihnya diwakili oleh Sekretaris atau Asisten Kabupaten dan Kota.

Menurut Sarundajang, pertemuan yang digagas oleh Biro Pembangunan Setdaprov Sulut tersebut merupakan pertemuan yang sangat penting dan harusnya dihadiri langsung oleh Kepala daerah sebagai pengambil kebijakan tertinggi di daerah. Dalam pertemuan tersebut akan dijelaskan secara mendetail tentang penerapan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, dimana saat ini sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010 sistem pengadaan barang jasa secara elektronik menjadi kemutlakan.

‘’Tujuannya untuk meminimalisir penyimpangan yang selama ini banyak menyeret pejabat publik ke kasus hukum,’’ tegas Sarundajang.

Sarundajang sangat menyesalkan ketidakhadiran para Bupati dan Walikota dalam pertemuan tersebut karena Gubernur dua periode ini berkerinduan agar ada Kabupaten dan Kota di Sulut yang bisa memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan. Dan pertemuan tersebut merupakan ajang untuk bertanya segala sesuatu yang belum jelas perihal sistem tender elektronik.

‘’Tidak boleh lagi ada Bupati dan Walikota yang melakukan penunjukan langsung untuk pengadaan proyek. Siapa pun pengusahanya, tidak boleh ada pesanan proyek. Ini merupakan konsekuensi jabatan,’’ tegas Sarundajang sembari menambahkan bahwa dalam pengelolaan keuangan ada tiga hal yang menjadi perhatian yakni pemeriksaan keuangan bersifat full disclosure, pengendalian internal, dan pengelolaan keuangan yang harus sesuai dengan aturan yang ada. (Tim/sulutonline).

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options