Gubernur: 4 SKPD Terima Anggaran Tertinggi

Ketua Dewan Sulut Andrey Angouw didampingi pada wakil ketua bersama Gubernur Olly Dondokambey SEKetua Dewan Sulut Andrey Angouw didampingi pada wakil ketua bersama Gubernur Olly Dondokambey SE

Paripurna DPRD Sulut Dalam Rangka Penandatangan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD

Manado
-Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE mengakui untuk pelaksanaan urusan wajib, sesuai dengan prioritas program dan kegiatan dalam KUA-PPAS APBD Tahun 2017 mendatang ada Empat SKPD mendapatkan alokasi anggaran tertinggi. Ke-Empat SKPD tersebut yakni Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Diknas, Dinas Kesehatan dan Dinas Perumahan dan Permukiman Pertanahan.

Hal itu diungkapkan Gubernur dalam sambutan pada rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulut dalam rangka Penandatangan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Provinsi Sulut Tahun 2017 yang dipimpin Ketua Deprov Andrey Angouw, Senin (14/11/2016) siang.

Dinas PU menerima alokasi angaran sebesar Rp 254,4 M, Dinas Diknas Rp 249 M, Dinas Kesehatan Rp 145,9 M dan Dinas Perumahan dan Permukiman Pertanahan sebesar Rp 102 M.

Berbagai program prioritas KUA-PPAS ini menurut Dondokambey telah disinkronkan dengan kebijakan nasional dan daerah, dengan tujuan dapat menjawab berbagai persoalan bangsa di daerah ini yang diindikasikan dengan beberapa pencapaian makro daerah antara lain, kemiskinan yang pada tahun 2016 berada pada angka 8,4 persen berkurang menjadi 8,1 persen tahun 2017, tingkat pengangguran pada 2016 berada pada angka 8,80 persen turun sebesar 8,00 persen, pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 6,40
persen naik menjadi 6,80 persen pada tahun 2017.

Olly mengatakan, dari aspek substansi, penyusunan KUA-PPAS APBD TA 2017 mencakup tiga bagian penting, yang disusun berdasarkan kebijakan anggaran berimbang dengan rincian kebijakan pendapatan daerah sebesar Rp 3,5 T, kebijakan belanja kurang lebih Rp 3,5 T dan kebijakan pembiayaan sebesar Rp 8,4 M.

Sementara untuk penjabaran belanja, Olly menyebutkan, untuk membiayai pelaksanaan berbagai kegiatan utama di setiap SKPD, guna penanggulangan kemiskinan, penurunan angka pengangguran serta peningkatan pertumbuhan ekonomi. Turut hadir Sekdaprov Edwin Silangen SE MS.(tim/sulutonline).