Mendagri Minta Para Gubernur Waspadai Resiko Pilkada 2017 dan Sukseskan Implementasi Saber Pungli

Mendagri Tjahyo Kumolo saat memimpin Rapat Kordinasi dan Dialog terbuka Gubernur seluruh IndonesiaMendagri Tjahyo Kumolo saat memimpin Rapat Kordinasi dan Dialog terbuka Gubernur seluruh Indonesia

Manado-Rapat Kordinasi dan Dialog terbuka Gubernur seluruh Indonesia yang digelar di Ruang Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Kamis (24/11/2016), turut dihadiri Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE. Dalam kesempatan itu, Mendagri Tjahjo Kumolo SH, mengingatkan untuk mewaspadai rawan resiko Pilkada 2017 dan mensukseskan implementasi Saber Pungli.

Rakergub menjelang akhir tahun 2016 yang dibuka langsung Mendagri RI tersebut, dilaksanakan dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan titik berat pada pembahasan atas dinamika politik dalam negeri menjelang Pilkada Serentak Tahun 2017 serta penguatan tata kelola pemerintahan untuk menjamin terselenggaranya Pelayanan Publik yang baik dalam program Implementasi Kinerja Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).
Gubernur Olly Dondokambey SE saat Rapat Kordinasi dan Dialog terbuka Gubernur seluruh Indonesia
Mendagri menginstruksikan kepada seluruh Gubernur untuk berkoordinasi dengan aparat keamanan guna melakukan deteksi dini melalui pemetaan potensi instabilitas dan dinamika politik lokal serta aspek pemanfaatan modal sosial, guna mempererat komunikasi dengan tokoh agama, adat dan tokoh masyarakat.

"Langkah tersebut sebagai upaya menjaga stabilitas politik dalam negeri menjelang Pilkada serentak Tahun 2017," ingat Mendagri sebagaimana dikutip Kabag Humas Pemprov Sulut Roy Saroinsong SH, di sela-sela pelaksanaan Rakor.

Dijelaskan Mendagri, Pemerintah memandang perlu perhatian Kepala Daerah atas 4 (empat) Area Rawan Resiko terhadap Pemilihan Kepala Daerah serentak 2017 diantaranya : 1). Faktor gangguan alam dengan cuaca buruk, gunung meletus, gempa bumi, banjir ; 2). Faktor keamanan : terorisme, separatisme, radikalisme, unjuk rasa, konflik komunal, penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak: 3). Faktor Politik-Hukum :Permasalahan daftar pemilih tetap (DPT) 4). Faktor lainnya seperti : distribusi logistik terhambat, rendahnya partisipasi, netralitas penyelenggara juga adanya kemungkinan intervensi Asing.
Rapat Kordinasi dan Dialog terbuka Gubernur seluruh Indonesia
Disamping itu tandas Mendagri yang turut di dampingi Ketua KPK RI Agus Rahardjo pada Rakorgub ini, menghimbau para Gubernur se Indonesia disamping tugas menjaga stabilitas politik dalam negeri, juga wajib mengsukseskan Program Saber Pungli yang ditetapkan Presiden RI dalam Keppres No. 87/2016, di daerah masing-masing dengan meningkatkan pembinaan dan pengawasan, khususnya terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memiliki resiko terjadinya Pungli.

Menurut Mendagri, terdapat area yang perlu mendapat perhatian tersendiri meliputi : 1). Perizinan, dengan fokus : penerbitan izin mendirikan bangunan, penerbitan izin gangguan, penerbitan izin trayek, penerbitan izin pertambangan, penerbitan izin sektor perhubungan darat, rekomendasi sengketa tanah dan penerbitan izin usaha; 2). Hibah dan Bantuan Sosial,dengan fokus; pencairan dana hibah, bantuan sosial dan pemotongan dana bantuan sosial. 3). Kepegawaian, dengan fokus: mutasi pegawai, kenaikan pangkat, promosi jabatan dan pemotongan gaji guru, tenaga kesehatan serta Pegawai Tidak Tetap. 4). Pendidikan, dengan fokus: pencairan bantuan operasional sekolah dan pemotongan uang makan guru; 5). Dana Desa dengan fokus; Pemotongan dana desa, pengambilan bunga bank pada penempatan dana desa; 6). Pelayanan Publik, dengan fokus: Penyaluran beras miskin, pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil, pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan, retribusi pedagang kaki lima dan pelayanan SAMSAT; 7). Pengadaan barang dan jasa, dengan fokus: perencanaan pengadaan dan penentuan pemenang.

"Untuk mengsukseskan program Saber Pungli, diharapkan Para Gubernur segera melakukan sosialisasi, pencegahan serta penindakan atas area-area yang dianggap beresiko terhadap pelayanan publik,"tegas Mendagri Tjahjo Kumolo, yang di kutip Jubir Pemprov Sulut Roy Saroinsong SH pada Rakorgub tersebut.

Rakor ini juga menghadirkan para nara sumber diantaranya sejumlah Kementerian dan Lembaga yakni : Menkopolhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kepala BIN Komjen Pol Budi Gunawan, Kepala BNPT Suhadi Alius.(tim/sulutonline)