Pusat Kucurkan 22,79 Triliun, Gubernur Serahkan DIPA 2017

Gubernur Olly Dondokambey SE saat menyampaikan sambutannya dalam penyerahan DIPA 2017Gubernur Olly Dondokambey SE saat menyampaikan sambutannya dalam penyerahan DIPA 2017

Olly Dondokambey Harapkan DIPA Dilaksanakan Secara Transparan Untuk Rakyat

Manado-
Gubernur Olly Dondokambey SE saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2017 pada Kabupaten Kota agar pengelolaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2017 dilaksanakan secara transparan untuk kepentingan Rakyat Sulut. Gubernur menekankan, agar pelaksanaan kegiatan dapat dimulai sejak awal tahun anggaran, agar dapat memberikan capaian hasil yang lebih berkualitas, dan sekaligus dapat menstimulasi kegiatan ekonomi sepanjang tahun 2017 secara seimbang.

“Silahkan manfaatkan ruang koordinasi dengan saya. Jika ada SKPD yang menghambat koordinasi terkait kepentingan rakyat segera laporkan. Kabupaten dan Kota harus terus berkoordinasi dengan Pemprov Sulut, agar tidak tumpang tindih dalam program kegiatan.”ingat Gubernur saat menyerahkan DIPA 2017 di auditorium kantor gubernur Sulut, Selasa (13/12/2016).
Walikota GSVL menerima DIPA 2017 dari gubernur Olly Dondokambey SE
Sementara terkait Dana Insentif Daerah (DID), Gubernur menargetkan agar 15 Kabupaten Kota dan Pemprov Sulut, bisa meraih opini WTP, karena faktor utama penerima DID adalah telah meraih opini WTP atau WDP dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan bisa menetapkan Perda APBD tepat waktu.

“Selain itu penilaian kinerja daerah dalam penghitungan DID dilakukan melalui pendekatan tiga indikator yaitu kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, layanan dasar publik dan ekonomi serta kesejahteraan,”terang gubernur saat didampingi Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sulut, Sulaimansyah.
Foto bersama usai penyerahan DIPA 2017 pada 15 kabupaten kota se Sulut
Dalam kesempatan itu juga Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sulut Sulaimansyah mengungkapkan, sejumlah kendala yang biasa muncul dalam pelaksnaan anggaran diantaranya kehati-hatian berlebihan terkait selfblooking, reorganisasi beberapa kementerian/lembaga (K/L), pembebasan lahan untuk konstruksi strategis, gagal lelang, keterlambatan diterimanya juknis dari K/L, Keterlambatan SK pejabat perbendaharaan, keterlambatan DIPA diterima dan kekurangpahamam proses pelaksanaan anggaran.

Untuk itu Sulaimansyah memberikan sejumlah langkah awal yang dapat diambil antara lain proses lelang sudah dapat dilaksanakan di bulan Desember, namun kontraknya setelah DIPA berlaku efektif, melanjutkan penyesaian infrastruktur yang tertunda dalam APBNP 2016, teliti kembali DIPA yang diterima, segera melakukan revisi apabila ada yang perlu diralat.

Pada kesempatan ini juga diserahkan Penghargaan untuk Kinerjan Pelaksanaan Anggaran se-Provinsi Sulut, Kategori Kantor Vertikal Kementerian dan Lembaga, Kategori SKPD Penerima Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Serta Kategori Implementasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Tahun 2016 tingkat Pemerintah Kabupaten/kota se-Sulawesi Utara.

Diketahui, penyerahan DIPA 2017 tersebut kepada Instanasi Vertikal, Satuan Kerja (satker) Provinsi dan Kabupaten Kota se-Provinsi Sulut penyelenggara dana APBN. Adapun DIPA yang diserahkan berjumlah 456 DIPA yang akan diserahkan kepada instansi vertikal dan satker Provinsi Kabupaten Kota senilai Rp.9,05 Triliun dengan rincian; DIPA untuk Kantor Pusat dan Instansi Vertikal di Daerah berjumlah 395 DIPA dengan nilai Rp 8,4 Triliun dan DIPA kewenangan Satker Pemda (terkait Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan urusan bersama) berjumlah 61 DIPA dengan nilai Rp 653 Milyar.

Sedangkan untuk Alokasi Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa se-Sulawesi Utata tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp 13, 74 Triliun yang terdiri atas; Dana bagi hasil pajak sebesar Rp 309 Milyar, Dana bagi hasil SDA sebesar Rp 53,2 Milyar, Dana Alokasi Umum sebesar Rp 8,58 Triliun, Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp 1.88 Triliun, Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp 1,49 Triliun, Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 262 Milyar, dan Dana Deaa sebeaar Rp1,16 Triliun.

Turut hadir Pangdam XIII Merdeka Mayjen TNI Ganip Warsito, Kapolda Sulut Irjen Pol Drs Wilmar Marpaung, Kepala Perwakilan BPK-RI di Prov. Sulut,
Para Bupati Walikota, Rektor Unsrat, Rektor Unima, Ketua STAKN, serta pimpinan instansi vertikal di Sulut.(tim/sulutonline).