Kantor Perwakilan BPK RI- Sulut

Manado-Kepala Kantor Perwakilan BPK-RI Sulut, Rochmadi Saptogiri SE, Senin (27/02), mengatakan hasil temuan mereka di 7 pemerintah daerah se Sulut, akan di tindaklanjuti ke proses hukum jika ada indikasi pidana.

Berikut hasil temuan BPK-RI Perwakilan Sulut.
1. Penggunaan belanja Hibah belum didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap sebesar Rp 7.550.523.000,00 di Pemkab Bolmong.
2. Belanja bantuan sosial kepada masyarakat belum dipertanggungjawabkan oleh penerima minimal sebesar Rp 8.860.602.324,00 pada Kota Manado.
3. Prosedur penganggaran belanja hibah menunjukan pengendalian yang kurang memadai pada Provinsi Suluawesi Utara.
4. Belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan tidak sesuai peruntukan sebesar Rp 2.238.884.500,00 pada tahun anggaran 2010 dan sebesar Rp 2.051.395.000,00 pada tahun anggaran 2011 di kota Bitung.
5. Mekanisme pemberian dan pertanggungjawaban bantuan sosial belum memadai pada Kabupaten Boltim.

Selanjutnya temuan-temuan signifikan yang ditemukan Tim Pemeriksa pada pemeriksaan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 2 (dua) pemerintah Kota.
1. Terdapat tunggakan pajak lama yang berlarut-larut penyelesaiannya dan belum tertagih minimal sebesar Rp 2.341.785.703,00 di Kota Manado.
2. Kebijakan pengurangan tariff menyebabkan potensi penerimaan pajak bioskop tidak terpungut minimal sebesar Rp 2.282.353,35 di Kota Manado.
3. Penerimaan lain-lain dari PT Air Manado belum diterima sebesar Rp 6.900.000,00 di Kota Manado.
4. Terdapat indikasi pajak hotel dibayarkan kurang dari nilai pajak yang sewajarnya minimal sebesar Rp 5.136.254.514,00 di Kota Manado.
5. Penetapan sistim taksasi pada wajib pajak tidak tepat sehingga potensi penerimaan pajak daerah tidak optimal sebesar Rp 4.341.932.794,25 di Kota Manado.
Kemudian temuan-temuan signifikan yang ditemukan Tim Pemeriksa pada pemeriksaan kinerja atas PDAM Duasudara Kota Bitung dan Rumah Sakit khusus kelas A Provinsi Sulawesi Utara;
1. Mekanisme perhitungan jumlah air produksi, distribusi dan terjual tidak akurat pada PDAM Duasudara Kota Bitung.
2. Kerusakan meter air tidak ditangani secara optimal di PDAM Duasudara Kota Bitung.
3. Struktur organisasi unit pelayanan rawat inap RSKD kelas A Provinsi Sulawesi Utara belum memadai pada RSKD kelas A Provinsi Sulawesi Utara.
4. Proses perencanaan pelayanan rawat inap belum dilaksanakan dengan memadai pada RSKD kelas A Provinsi Sulawesi Utara.
5. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara belum mengakomodir kebutuhan rehabilitasi sosial dari pasien psikiatri yang akan kembali ke masyarakat pada RSKD kelas A Provinsi Sulawesi Utara.
6. RSKD kelas A provinsi Sulawesi Utara belum melaksanakan monitoring dan evaluasi atas kegiatan pelayanan rawat inap pada unit rawat inap pada RSKD kelas A Provinsi Sulawesi Utara.
7. Instalasi farmasi rumah sakit belum didukung dengan struktur organisasi yang memadai pada RSKD kelas A provinsi Sulawesi Utara.
8. Proses perencanaan pelayanan farmasi belum dilaksanakan dengan memadai pada RSKD kelas A Provinsi Sulawesi Utara.
9. RSKD kelas A provinsi Sulawesi Utara belum memiliki standard operating procedur (SOP) yang telah dibakukan untuk pelayanan farmasi di instansi farmasi pada RSKD kelas A Provinsi Sulawesi Utara.
10.Proses pelaporan serta kegiatan monitoring dan evaluasi atas kegiatan instalasi farmasi RSKD kelas A Provinsi Sulawesi Utara belum dilaksanakan secara memadai pada RSKD kelas A Provinsi Sulawesi Utara.
“BPK perwakilan Sulut berharap agar masing-masing pemerintah daerah bersama-sama dengan DPRD dapat segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan bersama-sama dengan pemangku kepentingan lainnya dapat terus mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah,” demikian Saptogiri. (Baca berita terkait: BPK Seriusi Dana Bansos dan Hibah Pemprov) – (Tim/sulutonline).