Sangadi dan Pendamping Dana Desa Harus Sejalan Dengan Pemerintah Pusat !

Gubernur Olly Dondokambey SE saat sosialisasi dan pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2017 di BolmongGubernur Olly Dondokambey SE saat sosialisasi dan pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2017 di Bolmong

Gubernur: Harus Betul-Betul Dimanfaatkan Untuk Rakyat

Bolmong-Gubernur Olly Dondokambey SE saat menghadiri rapat pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2017 di Bolaang Mongondow , Selasa ( 07/02/2017), terus mengingatkan agar para Sangadi (Kepala Desa, red) dan para pendamping Dana Desa harus sejalan dengan pemerintah pusat.

“Ingat, Dana Desa dari program pemerintah pusat ini, harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan,”tegasnya dalam rapat yang dihadiri ratusan Sangadi, Pj Bupati Bolmong Nixon Watung SH serta sejumlah pejabat Eselon II Pemprov Sulut.

Dikatakan gubernur, guna tercpai visi dari pembangunan bangsa sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasiona 2015-2019 yakni Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkeprubadian yang berlandaskan Gotong Royong, dengan progres pembangunan demi tercapainya sembilan agenda prioritas yang lebih di kenal dengan Nawa Cita dengan salah satu agendanya Membangun Indonesia dari pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka pada tahun 2016 pemerintah telah mengalokasikan dana desa untuk 1.504 desa se Sulawesi Utara sebesar Rp.911. 498.499.000,- milyar atau meningkat 100% dari jumlah tahun sebelumnya ( 2015) yakni Rp
402.5 milyar.

“Khusus untuk kabupaten Bolaang Mongondow sendiri tahun 2016 mendapat alokasi sebesar Rp.119. 867. 236. 000 untuk 200 desa,”terang Gubernur.
Gubernur Olly Dondokambey SE saat memberikan bantuan bagi para petani di Bolmong
Ditekankan, Dana desa harus dapat di pahami dana yang bersumber dari Angaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN) yang di peruntukan untuk desa ditranfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelengaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan serta filosofi : meningkatkan kesejahteraan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan.

Untuk tahun 2017 ini guna efektif dan efisien penggunaan dana desa telah ditetapkan peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI No 22 tahun 2016 tentang penetapan priotitas prnggunaan dana desa tahun 2017, sebagaimana amanat pasal 2 permendes no 22 tahun tahun 2017 bertujuan memberikan acuan program dan kegiatan bagi penyelengaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dibiayai oleh dana desa, memberikan acuan bagi pemerintah kabupaten/kota menyusun pedoman teknis penggunaan dana desa dan memberikan acuan bagi pemerintah pusat dalam pemantauan dan evaluasi penggunaan dana desa.

"Karena saya dipilih masyarakat Sulut selama lima tahun untuk mengawal kebijakan pemerintah pusat. Untuk itu, saya wajib mengawal semua program bapak presiden Jokowi agar tidak salah dilakukan oleh masyarakat,”ingat Gubernur.

Pada kesempatan itu Gubernur Sulut telah memberikan bantuan berupa alat - alat pertanian untuk para petani. Turut hadir, Anggota DPRD Sulut, Ketua DPRD Bolmong, jajaran pejabat eselon II Pemprov Sulut, jajaran Pemkab Bolmong, Camat, Sangadi, tokoh agama, tokoh masyarakat serta para pendamping desa, dan fasilitator.(tim/sulutonline)