Minta Keadilan Keluarga Korengkeng – Karungu Demo Kantor Gubernur

Aksi demo keluarga Korengkeng Karungu (foto Ist)Aksi demo keluarga Korengkeng Karungu (foto Ist)

Manado-Pemukiman warga koban banjir bandang tahun 2014 lalu di kawasan gunung Gunung Tumpa Desa Pandu Kecamatan Bunaken seluas 200 hektar berbuntut panjang. Pasalnya lahan tersebut diklaim sebagai milik dan ahli wari dari keluarga Korengkeng-Karungu. Alhasil, mereka minta keadilan dan melakukan aksi demo di kantor gubernur Sulut, Kamis (09/02/2017).

Pihak ahli waris (Anak ke 3 Keluarga Korengkeng-Karungu), Sovie Almabawuna dalam menyampaikan aspirasinya meminta jawaban pihak Provinsi Sulut dalam hal ini Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE, karena sebelumnya pada tanggal 18 Oktober 2016 lalu pihaknya (Keluarga Korengkeng-Karungu) sudah ditindaklanjuti ke Presiden RI Joko Widodo.
Suasana aksi demo di kantor gubernur (Foto Ist)
"Setelah 20 hari kami menyurat belum ada respon Pemprov Sulut kami langsung ke Presiden kemudian melalui Sekertaris Kabinet (Sekskab) telah mendisposisikan ke Badan Pertanahan dan suratnya sampai sertifikat juga ada, semua lengkap," terang Sovie, sembari menunjukkan beberapa dokumen yang terbungkus map.

"Kami hanya minta kesepakatan bersama agar saling menjaga. Untuk itu semua kegiatan yang ada dilokasi mulai hari ini dihentikan sampai kami semua menerima kejelasan soal tuntuntan kami dari Bapak Gubernur," ungkapnya.

Kepala SatPol-PP Pemprov Sulut, Edison Humiang yang menerima ratusan masyarakat mewakili Pemprov Sulut mengatakan, Gubernur Sulut dan Wakil Gubernur (Steven Kandouw) sangat memperhatikan masyarakatnya dari semua aspek, karena itu aspirasi seperti ini pasti akan diperhatikan.

Sementara itu Kepala Biro Hukum, Setdaprov Sulut, Glady Kawatu mengatakan pihaknya yang mempunyai tanggungjawab dalam memverifikasi persoalan hukum akan semua aset Pemprov Sulut, terkait dalam persoalan lahan 200 hektar di Gunung Tumpa Pandu itu diketahui memang milik Pemprov Sulut.

"Itu merupakan lahan Eks HGU dan jika ada bukti-bukti lain yang mereka (Keluarga) tunjukan kami akan memeriksa lagi. Nanti akan ada tim yang nantinya turun lapangan memeriksa disana," ungkap Kawatu.(tim/sulutonline).