Gubernur Olly Hadiri Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Gubernur Olly Dondokambey SE saat menghadiri Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial 2017 yang dibuka Mendagri  Tjahjo KumoloGubernur Olly Dondokambey SE saat menghadiri Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial 2017 yang dibuka Mendagri Tjahjo Kumolo

Manado-Rapat Koordinasi (Rakornas) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial 2017 yang dibuka Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) Tjahjo Kumolo, di Hotel Bidakara Jakarta, dihadiri Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE dan sejumlah Bupati Walikota dari Sulawesi Utara, Rabu (15/03/2017).

Dalam Rakornas ini, Mendagri meminta seluruh tim terpadu penanganan konflik sosial untuk terus melihat perkembangan dinamika di daerah.“Rakornas ini semata-mata untuk mengupdate kembali permasalahan dan tantangan yang kita hadapi,”ingat Mendagri.
Gubernur Olly Dondokambey SE saat menyalami Mendagri Tjahjo Kumolo
Dengan adanya tim terpadu, Mendagri berharap segala bentuk konflik yang terjadi di daerah dapat diselesaikan dengan cepat. Maka dari itu, kepala daerah diminta untuk berperan aktif dalam menjaga stabilitas yang ada di daerah. Mendagri juga menyebutkan pentingnya keterpaduan dalam menciptakan keamanan di daerah.

“Kepala Daerah, Kesbangpol, jangan hanya serahkan stabilitas ini pada kejaksaan dan TNI saja ataupun Kepolisian saja, tetapi harus terpadu,”tegas Mendagri.

Sementara itu, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintah Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri Soedarmo berharap dengan rakornas ini, tercipta koordinasi, sinergi dan komunikasi. Rakornas menurut dia sebagai pertemuan untuk mengevaluasi hasil laporan kepala daerah terhadap penanganan konflik.
Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial 2017 yang dibuka Mendagri  Tjahjo Kumolo
“Evaluasi hasil laporan kepala daerah provinsi maupun kabupaten/kota akan kita jadikan rujukan dalam penanganan konflik yang diperkirakan akan terjadi,” ujar Soedarmo.

Seusai membuka secara resmi dengan ditandai pemukulan gong, Mendagri turut melakukan penandatanganan kerja kesepakatan. Penandatanganan ini guna menghentikan kekerasan fisik dan perlindungan dalam penanganan konflik.

Turut serta menandatangani, Kepolisian RI, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Tentara Nasional Indonesia (TNI) beserta Badan Intelijen Negara (BIN).(tim/sulutonline).