Pemprov Sulut Jamin Terpenuhinya Hak Asasi Anak

Foto bersama Gubernur Olly Dondokambey SE dalam Kongres Nasional VII Perhimpunan Gastrohepatologi dan Nutrisi Anak IndonesiaFoto bersama Gubernur Olly Dondokambey SE dalam Kongres Nasional VII Perhimpunan Gastrohepatologi dan Nutrisi Anak Indonesia

Manado-Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Demikian, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE dalam Kongres Nasional VII Perhimpunan Gastrohepatologi dan Nutrisi Anak Indonesia yang diadakan di Hotel Sintesa Peninsula, Jumat (17/03/2017) pagi.

"Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara,"ingat Gubernur Sulut.

Menurut Gubernur Olly, pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai tugas dan tanggungjawabnya. "Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini masih perlu ditingkatkan untuk memberikan jaminan kepada anak supaya mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya," paparnya di hadapan ratusan dokter anak yang memenuhi ruangan pertemuan.

Diketahui Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Anak (AKA) di Sulut pada tahun 2016 berada di bawah angka nasional dengan jumlah kematian anak 250 anak dan angka kematian bayi 266 bayi. Meskipun di bawah angka nasional, lanjut gubernur, hal tersebut harus ditangani segera.

"Kita harus mampu melakukan penanganan sedini mungkin untuk menekan kematian ibu dan anak agar terhindar dari kehilangan generasi penerus bangsa," bebernya.

Terkait penanganan tersebut, gubernur mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan program dengan anggaran miliaran rupiah untuk mengentaskan masalah itu. "Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah meluncurkan program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK). Pada tahun 2017 ini sudah dialokasikan anggaran Rp. 3,9 miliar," imbuhnya.

Anggaran tersebut untuk merealisasikan Nota Kesepahaman dengan para Bupati dan Walikota se Sulut, dimana pemerintah provinsi menanggulangi 20 persen dari angka kasus gizi kurang pada 6600 balita di Sulut.

Kongres itu turut dihadiri Ketua Perhimpunan Gastrohepatologi dan Nutrisi Anak Indonesia I Putu Gede Karyawa, Kepala Dinas Kesehatan dr Debbie Kalalo, Ketua Ikatan Dokter Anak Sulut Dr dr Rocky Wilar SPA dan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Sulut dr BJ Waleleng, SpPD, KGEH. (tim/sulutonline)