Humiang Pertegas Tugas dan Tanggungjawab Sat Pol PP

Kasat Pol PP Sulut Drs Edison Humiang saat memimpin Rakor Peningkatan Kapasitas Aparat dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di DaerahKasat Pol PP Sulut Drs Edison Humiang saat memimpin Rakor Peningkatan Kapasitas Aparat dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah

Pemprov Gelar Rakor dan Sosialisasi Sistim Pengendalian Keamaman Daerah

Manado-Pemprov Sulut melalui Sat Pol PP Sulut, menggelar Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Aparat dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah tahun 2017 dan Sosialisasi Peran Aparat Intelejen Dalam Pengendalian Keamanan Daerah, diruang FJ Tumbelaka kantor gubernur, Kamis, (06/04/2017).

Rakor yang menghadirkan seluruh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di Provinsi Sulawesi Utara ini dalam rangka meningkatkan pemahaman dan menambah wawasan bagi aparat dalam menjaga dalam menegakan Peraturan Daerah serta meningkatkan kemampuan sebagai intelejen Daerah.

Pada kesempatan itu, Pabandya Minintel Kodam XIII Merdeka Mayor Czi Donny A yang menjadi nara sumber dari TNI secara tegas menyampaikan dukungan penuh akan keberadaan Sat Pol PP dari Provinsi sampai Kabupaten/Kota dan mempersilahkan untuk melakukan Koordinasi dengan Dandim atau periwira Teritorial di masing-masing daerah.”Jika membutuhkan pelatihan bagi Sat Pol PP dan itu akan segera direspon baik oleh pihak TNI,”katanya.
Peserata rakor Peningkatan Kapasitas Aparat dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah tahun 2017 dan Sosialisasi Peran Aparat Intelejen Dalam Pengendalian Keamanan Daerah
Sementara itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang diwakili Sekertaris Badan Drs Mesak Kombongkila MSi menyampaikan, bahwa ada Permendagri nomor 16 tahun 2010 tentang Komunitas Intelejen Daerah (Kominda) yang diketuai oleh Bupati atau Walikota, sedangkan untuk Provinsi disebut Badan Intejent Daerah (BINDA) dimana keberadaannya memang agak tertutup dan hanya sedikit orang mengetahui keberadaan mereka.

Kasat Pol PP Sulut Drs Edison Humiang yang ditemui usai pelaksanaan kegiatan ini mengatakan, kegiatan rakor kali ini sangat baik sekali namun sangat menyayangkan ada 5 Daerah yang tidak dapat meluangkan waktu bersama. Padahal, kegiatan ini berbicara soal keamanan di daerah.

“Kegiatan ini juga sekaligus sosialisasi permendagri tentang kelembagaan, dimana fungsi Sat Pol PP itu harus ditegakkan, seperti penegakan Perda serta lain-lain, kalau ini dapat tercapai sasarannya akan sangat membantu Gubernur serta kepla daerah di masing-masing kabupaten kota, karena jika Sat pol PP dapat menegakan fungsinya sebaik mungkin otomatis warnanya kebawah (masyarakat-reed) karena kita sudah bicara soal pengendalian masyarakat (Dalmas),”tutur Humiang pada sejumlah wartawan.

“Hal-hal yang dilakukan Sat Pol PP ini benar-benar menyentuh pada kehidupan orang-orang kecil dan mereka akan merasa terlindungi, terayomi, tetapi juga tidak segan-segan selaku penegak perda dapat berurusan dengan masyarakat,”ingat Humiang.

Kasat Pol PP Sulut yang juga mantan Sekot Bitung ini mencontohkan, hal-hal yang akan bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti penyerobotan tanah, berjualan di ruas-ruas jalan yang tidak sesuai peruntukan pasti akan berhadapan dengan masyarakatnya.“Tapi tetap kita minta pada anggota untuk santun, senyum dan ramah. Tiga prinsip pedoman yakni, pengetahuan, atitude (sikap) dan skiil (ketrampilan) itu harus dimiliki setiap anggota,” tutup Humiang. (tim/sulutonline)