Wagub Kandouw Buka Sosialisasi Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 dan Pengenalan Aplikasi E –LHKPN

Wagub Kandouw saat membuka kegiatan Sosialisasi Peraturan KPK Nomor 07  Tahun 2016Wagub Kandouw saat membuka kegiatan Sosialisasi Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016

Manado- Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs Steven OE Kandouw pada kegiatan Sosialisasi Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016, di ruang CJ Rantung kantor Gubernur Sulut, Rabu (17/05/2017), mengatakan, aspek transparansi, efektivitas, efisiensi dan akunbilitas merupakan karakteristik penting yang harus di kedepankan dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan good and clean governance.

“Menjadi kewajiban serta tanggung jawab bagi kita untuk dapat membangun suatu model pemerintahan yang baik, yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sebagai modal dasar dalam penyelenggaraan urusan pembangunan,pemerintahan dan kemasyarakatan di daerah ini,”kata Wagub Kandouw.
Sosialisasi Peraturan KPK Nomor 07  Tahun 2016 yang dirangkaikan dengan pengenalan aplikasi E -LHKPN
Ditekankan, komitmen untuk membangun pemerintahan yang baik ini, telah menjadi salah satu program prioritas daerah Sulut yang akan senantiasa diupayakan secara terus menerus melalui suatu langkah dan upaya yang nyata.

”Pencegahan secara dini terhadap berbagai perilaku korupsi dengan mengefektifkan sistem pengawasan fungsional dan pengawasan melekat, pemberian sanksi administrasi bagi pegawai yang melakukan tindakan maladministrasi, koordinasi antar aparat hukum, serta pemberian sanksi seauai ketentuan perundang -undangan yang berlaku bagi aparat yang melakukan tindakan korupsi,”tegas Wagub Kandouw.

Karenanya menurut Wagub Kandouw, terselenggaranya agenda Sosialisasi Peraruran KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara yang dirangkaikan dengan pengenalan aplikasi E -LHKPN ini, dipandang sangat strategis, tepat sasaran dan wajib kita sukseskan bersama sehingga akan terjalin transfer kowledge yang efektif guna peningkatan informasi dan pengetahuan terkait tata pendaftaran, pengumuman dan pemerikasaan harta kekayaan penyelenggaraan negara.

“Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menuntun kita dalam membangun daerah, bangsa dan negara menjadi semakin maju dan sejahtera,”tutup Wagub Kandouw.

Turut hadir Direktur Pendaftaran dan Pemerikasaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Cahya H Harefa, Wakil Ketua DPRD Sulut Wenny Lumentut serta Pejabat dilingkup Pemprov Sulut serta Kabupaten dan Kota. (tim/sulutonline)