RIRU Ujung Tombak Investasi di Sulut

Kepala Dinas PTSP Ir Happy J Korah dalam kegiatan Dedicated Team Meeting (DTM) RIRUKepala Dinas PTSP Ir Happy J Korah dalam kegiatan Dedicated Team Meeting (DTM) RIRU

Manado- Gubernur Olly Dondokambey SE yang diwakili Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Ir Happy J Korah dalam kegiatan Dedicated Team Meeting (DTM) RIRU, Kamis (18/05/2017) siang mengatakan, ruang investasi di Sulut semakin terbuka lebar sejak hadirnya Regional Investor Relation Unit (RIRU). Ini berujung pada meningkatnya investasi yang berkontribusi besar terhadap percepatan pembangunan ekonomi Sulut.

"Regional Investor Relation Unit menjadi ujung tombak pemerintah provinsi dalam rangka menjual sumber daya alam di Sulawesi Utara," katanya.

Gubernur juga menegaskan dalam sambutannya bahwa semakin meningkatnya investasi akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulut."Pembangunan daerah harus berkelanjutan. Ini akan menyerap tenaga kerja dan menekan kemiskinan. Pada akhirnya masyarakat yang sejahtera dapat diwujudkan," ujarnya.
Dedicated Team Meeting (DTM) RIRU
Lebih lanjut, Gubernur Olly menyatakan dukungan pemerintah daerah terhadap langkah Bank Indonesia yang mewujudkan RIRU untuk membentuk persepsi positif investor. Hal itu dipercaya dapat berdampak positif terhadap perekonomian Sulut."Kita semua dituntut untuk mengoptimalkan agenda ini. Kegiatan ini sebagai wahana untuk saling bertukar masukan dan penyempurnaan terhadap Presentation Book RIRU Sulut," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Perwakilan BI Sulut, Soekowardojo menjelaskan pentingnya peranan investasi di Sulut dalam pertumbuhan ekonomi disebabkan tingginya potensi yang dimiliki Sulut baik dari sisi pengembangan industri, sumber daya alam, kemaritiman, pariwisata hingga logistik.

"Potensi ini harus dikelola dengan baik dan dipromosikan secara intensif kepada investor. Karena itu upaya penguatan dan pengelolaan persepsi positif perlu terus diperkuat," tandasnya dalam kegiatan yang turut dihadiri perwakilan dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan instansi terkait lainnya. (tim/sulutonline)