Pemprov Sulut Kembali Raih Opini WTP

Ketua BPK RI, DR Moermahadi Soerja Djanegara saat menyerahkan Laporan hasil pemeriksaan dari BPK dengan hasil WTP kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey SEKetua BPK RI, DR Moermahadi Soerja Djanegara saat menyerahkan Laporan hasil pemeriksaan dari BPK dengan hasil WTP kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE

Manado-Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, atas laporan keuangan Pemprov Sulut 2016 dan implementasi rencana aksi yang telah dilaksanakan. Laporan hasil pemeriksaan dari BPK tersebut diserahkan oleh Ketua BPK RI, DR Moermahadi Soerja Djanegara kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE disaksikan Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw pada rapat paripurna istimewa di gedung DPRD Sulut, Jumat (09/06/2017) sore.
Gubernur Olly Dondokambey saat memberikan sambutan dalam rapat paripurna istimewa di gedung DPRD Sulut terkait Laporan hasil pemeriksaan dari BPK.
Diketahui, Pemprov Sulut juga meraih opini WTP dari BPK pada laporan keuangan 2015 sehingga predikat WTP yang kembali diraih pada 2016 menambah capaian yang diperoleh. Menurut Djanegara, prestasi ini menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan oleh seluruh jajaran Pemprov Sulut.
Gubernur Olly Dondokambey menandatangani berkas Laporan hasil pemeriksaan dari BPK dengan hasil WTP
Sulut, kata Ketua BPK RI, telah dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD 2016 secara lebih transparan, akuntabel, dan juga memberi manfaat lebih, baik bagi para pemangku kepentingan, para pengguna, maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah.
Foto bersama usai Laporan hasil pemeriksaan dari BPK pada rapat paripurna istimewa di gedung DPRD Sulut
Kendati demikian, meskipun telah memberikan opini WTP, BPK tetap memberikan catatan tentang laporan keuangan ataupun kemungkinan timbulnya ketidakakuratan pelaksanaan kegiatannya."Telah diungkapkan secara memadai dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI yakni, lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan,” katanya.
Sejumlah SKPD Pemprov Sulut dalam sidang paripurna istimewa dewan Sulut terkait Laporan hasil pemeriksaan dari BPK
Gubernur Olly Dondokambey menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sulut atas diraihnya opini WTP tersebut."Kami bersyukur bisa meraih opini WTP dan sejumlah catatan dari BPK akan segera diperbaiki. Sejumlah catatan akan diperbaiki dan diberi penjelasan," tandasnya.

Adapun penyerahan opini WTP turut dihadiri Wakil Gubernur Drs Steven OE Kandouw, Sekdaprov Edwin Silangen SE MSi, jajaran Forkopimda dan pejabat Pemprov Sulut. (tim/sulutonline)