Pemprov Sulut Harap ATR/BPN Permudah Sertifikasi Tanah

Sekdaprov Edwin Silangen saat memberikan sambutan dalam kegiatan penandatanganan kesepakatan bersama Sinode GMIM dengan ATR BPN Manado tentang percepatan pengurusan hak dan penerbitan sertifikat tanahSekdaprov Edwin Silangen saat memberikan sambutan dalam kegiatan penandatanganan kesepakatan bersama Sinode GMIM dengan ATR BPN Manado tentang percepatan pengurusan hak dan penerbitan sertifikat tanah

Manado- Sekdaprov Sulut Edwin Silangen SE MS pada kegiatan penandatanganan kesepakatan bersama Sinode GMIM dengan ATR/BPN Manado tentang percepatan pengurusan hak dan penerbitan sertifikat tanah-tanah milik GMIM yang dilaksanakan di GMIM Bukit Moria Tikala, Selasa (01/08/2017) siang mengatakan, percepatan layanan pengurusan sertifikat tanah yang dilakukan pihak Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) diharapkan mampu dirasakan oleh seluruh masyarakat Sulut.

"Saya menyampaikan pesan dari bapak Gubernur Sulut agar MOU (Memorandum Of Understanding/Nota Kesepahaman) ini tidak hanya direalisasikan kepada aset gereja saja, tetapi juga kepada seluruh masyarakat Sulut yang sedang mengurus sertifikat tanah,"ingatnya.
Sekdaprov Edwin Silangen menyalami Ketua BPMS GMIM Dr HWB Sumakul
Silangen juga menyebutkan target dari Presiden RI Joko Widodo kepada ATR/BPN untuk menerbitkan sebanyak Lima juta sertifikat di Indonesia pada tahun 2017. Artinya seluruh masyarakat Sulut juga mendapatkan kemudahan dalam pengurusan sertifikat.

Lebih jauh, Silangen menyebutkan selain bentuk kerjasama pengurusan sertifikat dengan ATR/BPN, nantinya pemerintah daerah akan bekerjasama dengan Sinode GMIM di bidang pertanian."Ada dinas pertanian yang dapat langsung melibatkan masyarakat. Ketika pemerintah akan membagikan benih bisa bekerjasama dengan BPMS dan BPMJ," imbuhnya.
Foto bersama usai kegiatan penandatanganan kesepakatan bersama Sinode GMIM dengan ATR BPN Manado
Disamping itu, menurut Sekdaprov Silangen, bentuk kerjasama lainnya dapat dilakukan di bidang pelatihan tenaga kerja."Begitu juga ketika kita akan melatih tenaga kerja yang nantinya ditempatkan di Balai Latihan Kerja (BLK) di Bitung. Ini juga bisa bekerjasama dengan BPMS dan BPMJ," tandasnya.

Semua bentuk kerjasama itu diharapkan Silangen mampu menanggulangi persoalan di Sulut, yakni mempercepat pengentasan kemiskinan, mengatasi pengangguran serta menyiapkan pangan yang cukup untuk masyarakat Sulut.

Di tempat yang sama, Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) GMIM Dr HWB Sumakul menjelaskan, pentingnya pengurusan sertifikat tanah-tanah yang menjadi aset GMIM. Menurutnya, dengan adanya sertifikat dapat menunjang kelancaran pelayanan."Kita tidak hanya menangani masalah spiritual saja tetapi juga hal-hal yang berkaitan dengan hukum seperti masalah sertifikat tanah. Karena itu, kita harus segera menyelesaikannya karena nantinya dapat berdampak kepada pelayanan," katanya.

Sementara itu, Kepala ATR/BPN Manado Patrick AA Ekel A Ptnh MSi menyebutkan, kemudahan bagi seluruh masyarakat Sulut yang ingin mengurus sertifikat tanah."Semua layanan pertanahan kami berikan kepada masyarakat sesuai persyaratan yang berlaku," ujarnya.

Sebelumnya, penandatanganan kesepakatan bersama tentang percepatan pengurusan hak dan penerbitan sertifikat tanah-tanah milik GMIM dilakukan oleh Kepala ATR/BPN Manado dengan Ketua BPMS Sinode GMIM. Adapun, acara itu turut dihadiri, Walikota Manado DR Ir GS Vicky Lumentut dan Anggota DPRD Sulut Dra Adriana Dondokambey MSi., Badan Pekerja Majelis Wilayah (BPMW) dan Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat (BPMJ) GMIM se Manado. (tim/sulutonline)