Gubernur Olly Minta 2 Ranperda Dipercepat

Sidang Paripurna pembahasan perubahan Perda Nomor 7 tahun 2011 tentang pajak dan Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan Anggota Dewan SulutSidang Paripurna pembahasan perubahan Perda Nomor 7 tahun 2011 tentang pajak dan Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan Anggota Dewan Sulut

Manado-Gubernur Olly Dondokambey SE meminta mitra kerja pemerintah yaitu DPRD Sulut untuk mempercepat 2 buah Ranperda yang tengah di godok. Hal ini utarakan Gubernur Olly kala menyampaikan sambutan pada Sidang Paripurna Terkait dengan pembahasan 2 Buah Ranperda yaitu Perubahan ke 2 perda Nomor 7 tahun 2011 tentang pajak, dan Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan Anggota Dewan Sulut, di Gedung Cengkih Sario, Selasa (08/08/2017).

“Ranperda mengenai pajak yang dibahas ini diharapkan mampu mengoptimalkan pendapatan pemerintah, serta memberi landasan hukum yang pasti terhadap perpajakan yang sesuai dengan kondisi di bumi Myiur Melambai,”harap Gubernur Olly.

Untuk Ranperda yang kedua, mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan anggota dewan, Gubernur Olly mengatakan, selaku mitra kerja pemerintah, DPRD lewat ranperda kali ini harus lebih baik lagi dalam mengoptimalkan peran dan fungsi demi Sulut Hebat.

Gubernur juga mengapresiasi DPRD selaku mitra kerja yang langsung bergerak cepat dengan membentuk pansus untuk masing masing ranperda, serta berterimakasih bagi seluruh fraksi yang sudah memberi dukungan dan masukan bagi ke 2 ranperda ini melalui pemandangan umum fraksi.

Fraksi Amanat Keadilan, Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat dan Fraksi Restorasi Nurani untuk Keadilan. Seperti diketahui bersama melalui pemandangan umum fraksi, menyetujui untuk Ranperda ini dibahas ke tahap yang lebih lanjut. Untuk itu, Gubernur mengingatkan agar bagi seluruh pihak yang terlibat dalam Ranperda ini, baik Pemerintah, dan anggota Legislatif untuk memberikan perhatian khusus bagi Ranperda yang tengah dibuat, agar mempunyai kualitas, tidak tumpang tindih dengan aturan di atas, serta mampu dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan sebaik baiknya. (tim/sulutonline)