Gubernur Olly : Administrasi Kependudukan Sangat Penting Bagi Pembangunan Sulut

Drs John Palandung MSi didampingi Kadisdukcapil dan KB Sulut, dr Bahagia Mokoagow MKes  pada Sosialisasi Kebijakan di Bidang KependudukanDrs John Palandung MSi didampingi Kadisdukcapil dan KB Sulut, dr Bahagia Mokoagow MKes pada Sosialisasi Kebijakan di Bidang Kependudukan

Manado- Gubernur Olly Dondokambey SE diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs John Palandung MSi pada Sosialisasi Kebijakan Di Bidang Kependudukan yang dilaksanakan di ruang WOC kantor gubernur Sulut, Selasa (22/08/2017) siang menyebutkan, Keberhasilan pengelolaan administrasi kependudukan merupakan hal yang penting dan amat berperan dalam pembangunan di Sulawesi Utara.

"Kita pahami bersama bahwa dari sistem administrasi kependudukan dapat diketahui tentang data-data penduduk dan informasi yang sesuai dengan keadaan penduduk serta kondisi suatu daerah," katanya.
Foto bersama usai sosialisasi Kebijakan di Bidang Kependudukan
Disamping itu, Gubernur Olly menyebutkan semakin penting dan strategisnya bidang administrasi kependudukan sejak diterbitkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan."Undang-undang tersebut memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di Bidang Administrasi Kependudukan," tandasnya.

Oleh karenanya, ditegaskan Gubernur Olly, bahwa tidak dapat dipungkiri, berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri itu harus sepenuhnya dipahami semua pihak sehingga mampu mewujudkan peningkatan dan percepatan pelayanan bidang kependudukan. "Pemahaman terhadap semua peraturan ini menuntut keserasian sikap dan pola tindak semua jajaran aparat, sehingga pelayanan administrasi kependudukan dapat berjalan secara efektif," imbuhnya.

Diketahui, perubahan kebijakan yang diaturdalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 semuanya bersifat pro-rakyat, antara lain Pelayanan Gratis KTP-el berlaku seumur hidup, pencetakan KTP elektronik, Stelsel Pendanaanuntuk penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Penggunaan Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana (Disdukcapil dan KB) Sulut, dr Bahagia Mokoagow MKes menjelaskan tujuan dilaksanakannya sosialisasi itu."Kegiatan ini untuk meningkatkan dan memantapkan pelaksanaan tugas sehingga tercipta sinergitas antara Disdukcapil &KB provinsi dengan Disdukcapil & KB di kabupaten dan kota dalam tugas penanganan kependudukan di daerah," katanya.

Diketahui, acara ini juga menghadirkan narasumber DirekturFasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumentasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri RI, David Yama dan Zadli Hairudin Tukuboya. Adapun pertemuan itu turut dihadiri perwakilan dari Disdukcapil dan KB di Kabupaten dan Kota se Sulut. (tim/sulutonline)