Profile Pegawai Penting, BKD Sulut Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan Kepegawaian Tahun 2017

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Utara  Dr Femmy J Suluh, M,Si saat membuka Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kepegawaian Tahun 2017Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Utara Dr Femmy J Suluh, M,Si saat membuka Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kepegawaian Tahun 2017

Manado-Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Utara Dr Femmy J Suluh, M,Si saat membuka Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kepegawaian Tahun 2017, di ruangan CJ Rantung kantor Gubernur Sulut, Rabu, (30/ 08/2017) mengatakan, pentingnya pengelolaan data kepegawaian sebagai sarana untuk menyimpan data kepegawaian secara sistimatis, sehingga memudahkan penemuan kembali jika diperlukan.

“Data kepegawaian diolah menjadi informasi kepegawaian sangat diperlukan untuk manajemen PNS,”kata Kaban BKD.

Dan pengelolaan kepegawaian yang bersifat manajerial maupun teknis administratif selalu berhubungan dengan data, dalam bentuk yang tercetak maupun data elektronik serta kegiatan administrasi kepegawaian akan berpengaruh pada keadaan data perorangan pegawai maupun keseluruhan.”Manfaat dari Simpeg adalah menyajikan informasi tentang pegawai (profil PNS) yang cepat, lengkap dan akurat dalam rangka Manajemen dan Profil PNS yang terdiri dari data personil, kualitas , rekam jejak jabatan, kompetensi riwayat pengembangan kompetensi, riwayat hasil penilaian kinerja dan informasi kepegawaian lainnya,”jelas Suluh.

Lebih jauh Suluh mengatakan, BKD telah menerapkan Simpeg Online sejak Tahun 2014 dengan Aplikasi Simpeg berbasis Web Input Data dapat dilakukan di perangkat daerah masing-masing melalui Simpeg dan PNS dapat mengupdate kepegawaian melalui simpeg di perangkat daerah, namun sangat dinamis perubahan data seringkali, perubahan-perubahan data kepegawaian yang terjadi tidak segera tersimpan dalam sistem, operator Simpeg PD banyak yang tidak aktif karena berpindah ke bidang lain dan kurangnya kesadaran serta kepedulian PNS akan kepemilikan data kepegawainya.

“Untuk itu hal yang perlu dilakukan rekonsiliasi data , mengidentifikasi perbedaan data PNS, dengan harapan setiap perubahan data kepegaqaian terdokumentasi ke dalam Simpeg, mengaktifkan kembali peranan Operator Simpeg pada perangkat daerah masing -masing dan BKD membuka Desk peremajan data agar seyiap PNS mauoun operator dapat melakukan updating data di BKD,”harap Suluh.

Sebelumnya dalam laporan Kepala Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan Aparatur Dr Olivia S Theodore SH.MH mengatakan, dasar pelaksanaan rapat kordinasi dan sinkronisasi database kepegawaian dilingkup Pemprov Sulut diantaranya, Undang-Undang Nor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun tentang Manajemen PNS, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 tahun 1997 tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah dan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi Nasional Pengembangan E-Government.

“Maksud dan tujuan merealisasi tugas pokok fungsi BKD sebagai kebijakan di bidang kepegawaian daerah sesuai dengan kemajuan Teknologi Informasi, Peremajaan dan pemuktahiran database untuk untuk seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan memberikan pelatihan kepada operator pengolah database yang baru di masing-masing SKPD untuk dapat memahami dan mengoperasikan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian ( SIMPEG),”terang Theodore.

Turut hadir Sekertaris BKD DR Flora Krisen SH, MH, Kepala idang Pengembangan Aparatur Paultje J Salawati, S.Sos M, Si, Kepala Bidang Pembimaan dan Kesejahteraan Aparatur Drs Andra K Mawuntu , Sekertaris Dinas, Badan dan Operator Komputer dilingkup Pemrov Sulut.(tim/sulutonline)