Peringati HUT Provinsi, ODSK Keluarkan Pergub Ringankan Pajak Pemilik Kendaraan Bermotor

Logo Pergub no 42 tahun 2017 keringanan pajak Oto dan MotorLogo Pergub no 42 tahun 2017 keringanan pajak Oto dan Motor

Manado-Ini tentunya kabar baik merupakan bagi para wajib pajak (WP) khususnya pemilik kendaraan bermotor yang ada di Sulut. Menyusul, Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) no 42 tahun 2017, tentang cara dan besarnya pemberian keringanan, pengurangan pokok serta denda pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB).

Hal ini diungkapkan Kepala Badan Pengelola Pajak Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Sulut Olvie Atteng, Senin (11/09/2017) sore kepada wartawan. Dikatakan, Pergub ini dikeluarkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban nya dalam membayar pajak dan BBN-KB, berdasarkan aturan yang ada. Dan ini merupakan program pemerintah dalam rangka memperingati HUT ke 53 Provinsi Sulut.

‘’Ini dalam rangka HUT Provinsi Sulut, 23 September, maka pemerintah provinsi melalui pak Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (OD-SK), memberikan keringanan kepada wajib pajak kendaraan bemotor di provinsi Sulut, pajak kendaraan dan pajak balik nama. Jadi, silahkan kita mulai running besok, Selasa (12/09/2017), semua UPTB yang tersebar di Kabupaten Kota sudah siap melayani para wajib pajak (WP) yang akan mengajukan, karena harus berproses sesuai aturan yang ada,’’ bebernya.

Dikatakan, berlakunya keringanan ini untuk semua jenis kendaraan bemotor sesuai tahun pembuatanya dengan persyaratan hanya foto copi KTP, siapkan STNK. Sembari ia mengimbau kepada masyarakat wajib pajak (WP) yang ada di Sulawesi Utara agar segera membayar pajak kendaraan bemotor dalam rangka mewujudkan program ODSK dan Online dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Disamping itu kata Atteng, untuk meningkatkan pendapatan ini juga sebagai pendataan dalam rangka Online Samsat Nasional.‘’ Pemrov Sulut masuk dalam tahap ke dua, tahap pertama sudah ada MoU, antara Jawa dan Bali nanti tahap kedua antara Kalimantan dan Sulawesi,’’ pungkas mantan kepala Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPK-BMD) Sulut ini.(tim/sulutonline).