DLH Sulut Sosialisasikan Bahaya Mercury, Gumalag: 2021 Indonesia Bebas Mercury

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulut Ir Marly GumalagKepala Dinas Lingkungan Hidup Sulut Ir Marly Gumalag

Manado-Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Utara Ir Marly Gumalag mengatakan, Pemerintah Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Minamata pada tanggal 23 September 2017. Dengan demikian pemerintah RI menjadi negara pihak dengan hak dan kewajiban sesuai pasal-pasal dalam Konvensi Minamata. Sebagai negara pihak dalam Konvensi Minamata, maka Indonesia berkewajiban untuk menyusun National Action Plan (NAP).

“Artisanal Gold Council (AGC) dalam waktu dekat akan memberikan bantuan peralatan pengolahan tanpa merkuri dan zat kimia kepada koperasi di Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), yang selanjutnya diharapkan dalam kurun waktu 4 tahun kedepan Indonesia, sudah bebas tanpa merkuri,”terang Gumalag, Senin (23/10/2017).

Terkait dengan hal tersebut maka Artisanal Gold Council (AGC) bekerjasama dengan United Nations Environment Program (UNEP) dan KLHK Regional Workshop di Jakarta tanggal 27-28 November 2017 dilanjutkan dengan tangagl 29-30 Nop 2017 di Tobongon Kabupaten Bolaang Mongondouw Timur. Khusus untuk Dinas teknis terkait akan dilaksanakan training dan diskusi pada awal Desember 2017.

“Jadi dengan adanya ratifikasi merkuri ini kedepan tidak ada lagi yang boleh menggunakan merkuri dan kita diberikan waktu selama 4 (empat) tahun paling tidak kita sudah mengurangi merkuri ini dan kalau bisa tidak ada lagi yang menggunakan merkuri di Indonesia” terang Gumalag.

Kendati Gumalag mengakui tapi tidak semudah itu,m karenanya Pemerintah akan menyusun aksi secara nasional kemudian bagaimana pelaporannya,”Saya contohkan misalnya di Sulut tahun 2018 ada 10 titik tambang rakyat tetapi yang menggunakan merkuri hanya 6 titik, kita harus melakukan survey lagi berapa banyak merkuri yang digunakan di setiap 6 tambang rakyat ini, dan setelah itu kita lakukan sosialisasi akan bahaya merkuri ini serta mengajak masyarakat untuk menghindari penggunaan merkuri ini. Nah inilah yang menjadi rona awal dan harus kita laporkan,” jelas Mantan Kadis ESDM ini.

Menurutnya, Sosialisasi pengembangan teknologi alternatif bebas merkuri, serta pelatihan kepada penambang tidak kalah pentinng dan kampanye kesadaran dampak lingkungan dan kesehatan dalam mempercepat penghapusan merkuri ini juga sangat penting dilakukan bagi Masyarakat agar paham akan bahaya merkuri ini.(tim/sulutonline).