Ranperda Tentang APBD Sulut 2018 Ditetapkan Sebagai Perda, Wagub Kandouw Harap Dinas Terkait Agar Sosialisasikan TPA Regional

Wagub Kandouw saat menerima berkas Perda APBD Sulut 2018Wagub Kandouw saat menerima berkas Perda APBD Sulut 2018

Manado- Wakil Gubernur Drs Steven OE Kandouw pada rapat paripurna DPRD Provinsi Sulut dalam pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sulut TA 2018 yang ditetapkan sebagai Perda, Kamis (16/11/2017 ) mengatakan, sejak diajukannya rancangan APBD Proviinsi Sulut Tahun Anggaran 2018, dengan segala keterbatasan yang ada, pihaknya telah berkomitmen untuk mampu mengakomodir segala aspek kebutuhan masyarakat didalamnya.

“Komitmen ini kemudian disambut baik oleh DPRD provinsi Sulut yang senantiasa memberikan masukan, informasi, rekomendasi sekaligus kritik yang membangun dalam rangka penyempurnaan berbagai kekurangan,”katanya.

Terkait TPA Regional di Indonesia hanya 3 provinsi yang mendapatkan salah satunya Sulawesi Utara dengan alokasi sebesar 500 milyar."Saya ditugaskan oleh Bapak Gubernur ke Denmark untuk mengkomparasi sistem pengolahan sampah, waktu disana kita makan bersama di tempat pengolahan sampah dan baunya tidak ada," ungkap Wagub Kandouw.

Untuk itu TPA Regional yang dihadiahkan Pemerintah pusat akan kita jadikan provit Center untuk kabupaten kota yang terlibat didalamnya bukan untuk pemerintah provinsi.”Tapi yang menikmati adalah Manado, Minut Tomohon, Bitung Minahasa. Diharapkan dinas terkait untuk mensosialisasikan TPA Regional ini,"tegas Wagub Kandouw.

Diketahui, Total pendapatan ditetapkan sebesar Rp 3. 778. 595. 766. 441,- bertambah Rp 222. 222. 966. 441 atau sebesar 6, 25% dibanding dengan APBD TA 2017. Dengan rincian : Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1.168. 433. 686. 441, Dana Rp 2. 586. 412. 080.000,- lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp 23. 750. 000. 000,-..

Total Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp 4. 179. 095. 766. 441, bertambah sebesar Rp 606. 753. 266. 441 atau 16,98% dari APBD tahun 2017 dengan rincian.
Anggaran Belanja Tidak Langsung ditetapkan sebesar Rp 2. 196. 086. 886. 053,- Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 1. 983. 008. 880. 388,- yang diperuntukan bagi kepentingan publik.

Pembiayaan Daerah, penerimaan Pembiayaan Daerah ditetapkan sebesar Rp 450. 500. 000. 000 sementara Pengeluaran Pembiayaaan Daerah ditetapkan sebesar Rp 50. 000. 000. 000,.

Lanjut Kandouw, kerangka pendanaan ini tentu tetap memperhatikan.dan mengedepankan prinsip -prinsip penganggaran."Pertisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektivitas anggaran serta taat pada azas, “ingat Wagub Kandouw.

Merespon rekomendasi badan anggaran telah menyampaikan beberapa tentang kinerja Polisi Pamong Praja diharapkan mendapatkan pengadaan alat kelengkapan."Polisi Pamong Praja ini diharapkan mampu menjaga terutama mengamankan perda-perda yang telah ditetapkan oleh lembaga dewan terhormat dan tidak kalah penting Pol PP akan dipakai untuk menjaga aset -aset kita,”jelas Wagub Kandouw. Turut hadir Forkopimda Sulut, Sekdaprov Sulut Edwin Silangen dan Pejabat Eselon 2 jajaran Pemprov Sulut. (tim/sulutonline)