Wagub: Dokter Puskesmas Harus Standby dan Layani Masyarakat

DR Djouhari KansilDR Djouhari Kansil


Manado
-Wakil Gubernur (Wagub) Dr Djouhari Kansil, kembali mengingatkan agar seluruh dokter yang bertugas di Puskesmas untuk fokus bekerja dengan tidak buka praktek umum disaat jam kerja.

“Saya tidak melarang dokter di Puskesmas buka praktek umum, asalkan itu di luar jam kerja. Dan saya juga mengimbau agar dokter di Puskesmas siaga satu kali dua puluh empat jam melayani masyarakat,”tegasnya beberapa waktu lalu.

Menurut Wagub, imbauan ini semestinya disikapi secara bijaksana. “Karena ada laporan dari masyarakat soal beberapa dokter di Puskesmas yang kadang tidak ada di Puskesmas saat jam kerja,”ungkap Wagub.

Pernyataan Wagub ini, terpaksa dikatakannya kembali mengingat telah terjadi berbagai salah pemahaman soal imbauan tersebut. Sebagai contoh berbagai komentar dan tanggapan miring di salah satu website berita yang menyudutkan Wagub Kansil.

Bahkan beberapa kalimat yang di post comment sebagai komentar warga, disinyalir sudah mengarah ke unsur SARA bahkan penghinaan kepada pejabat publik.

Hak koreksi dari Wagub sudah sempat disampaikan melalui sekretaris pribadi Faldy Tumarah kepada wartawan yang pos di Kantor Gubernur. Tumarah menjelaskan, pemberitaan yang disampaikan itu sebenarnya ada kutipan-kutipan yang terpotong.
“Tolong diklarifikasi, pak Wagub itu tidak melarang dokter di puskesmas buka praktek umum. Tapi kalau diluar jam kantor itu memang dilarang dan tentu tidak boleh,”ujarnya.

Sementara itu, Pengamat Pemerintah dan Politik Sulut Taufik Tumbelaka menilai, Wagub bisa menggunakan hak koreksinya untuk mengklarifikasi pemberitaan di media itu. “Memang ada kendala ketika adanya kebebasan Pers, khususnya pemberitaan dimana ada berita yang kurang ideal, salah kutip, dan ini memang masalah klasik,”jelasnya.

Namun begitu kata dia, sesorang yang merasa dirugikan oleh pemberitaan boleh menggunakan hak koreksi, hak jawab atas pemberitaan tersebut.“Pers itu diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999. Untuk hak koreksi dan hak jawab itu diatur pada pasal 10 dan pasal 11 tentang kode etik jurnalistik. Dan setiap warga Negara memiliki hak koreksi dan hak jawab, jadi bukan hanya pak Wagub saja,”ucap Tumbelaka.

Dia juga mengatakan, organisasi kewartawanan perlu meningkatkan kualitas berita, karena bagaimanapun wartawan itu pilar ke empat dalam dunia demokrasi setelah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. (Tim/sulutonline).

adMihE uytbpmukfppu,

adMihE uytbpmukfppu, [url=http://jxgtdahnuueq.com/]jxgtdahnuueq[/url], [link=http://xetyynqolgft.com/]xetyynqolgft[/link], http://caijqndjrrkr.com/

What's Happening i am new to

What's Happening i am new to this, I stumbled upon this
I've discovered It positively helpful and it has aided me out loads.
I'm hoping to give a contribution & assist other users
like its aided me. Good job.

Also visit my web page: weight loss program

buy crestor,

singulair,

retin-a,

Hello There. I found your

Hello There. I found your weblog the usage of msn. This is a very well
written article. I'll be sure to bookmark it and return to read more of your
useful information. Thank you for the post. I will certainly return.

Feel free to surf to my blog: diet max benefits - Johnie -

seroquel blood sugar,

cost of cialis daily,

tretinoin cream,

buy trazodone,

lisinopril,

alli,

alli,

motrin pm,

nolvadex tablet,

antibiotic doxycycline,

advair by mail,

metformin 850 mg,

levaquin,

citalopram,

buy tamoxifen,

homepage here,

generic prozac cost,

where to buy stromectol,

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options