Pemprov – Ombudsman Lakukan Pertemuan, Berbagai Penghargaan Pelayanan Publik Diperoleh Sulut

Wagub Kandouw saat menyalami Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulut Helda TirajohWagub Kandouw saat menyalami Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulut Helda Tirajoh

Wagub Kandouw: Tahun Depan Harus Lebih Baik

Manado-Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE melalui Wakil Gubernur Sulut Drs Steven Kandouw (ODSK), saat pertemuan dalam acara kepatuhan standar pelayanan publik dari Ombudsman, Rabu (13/12/2017) di ruang CJ Rantung kantor gubernur menegaskan, pihaknya terus berkomitmen, berikhtiar, berhasrat dan bertekad mensejahterahkan masyarakat.

“Kami mengapresiasi ombudsman yang telah memberikan penilanian dan saran terhadap pelayanan publik. Karena ini mutlak bagi kita semua untuk mematuhi Undang-Undang (UU),”tegasnya sembari menambahkan tahun 2017 ini sesuai amanat ada banyak kewenangan Kabupaten Kota yang dilimpahkan ke Provinsi.

“Yang paling dahsyat untuk bidang pendidikan. Dimana konsekuensinya kami mengeluarkan dana Rp 400 miliar, tapi inilah komitmen pak Gubernur Olly bahkan Sulut merupakan Provinsi pertama yang membayar kewenangan ini,” lanjutnya.

Terlepas dari itu, lanjut Wagub Kandouw, Pemprov Sulut menerima penilaian dari ombudsman terhadap Pemprov Sulut. Untuk kedepannya, akan dievaluasi dan melakukan introspeksi,”Terkait surat resmi yang ditujukan ombudsman kepada Pemprov, Saya rasa kami sudah sesuai protap. Karena kalau ada surat dan undangan, langsung kami segera meresponnya apalagi itu surat dari ombudsman,”tegasnya seraya mengingatkan kedepan surat ombudsman harus resmi dan jelas.

Wagub Kandouw kemudian menuturkan, untuk diketahui hasil penelitian Lee Kuan Yew school of public policy dalam publikasi Asia Competitiveness Institute (ACI) menempatkan Sulut pada posisi 4 government and institutional setting ranking. Kemudian, penghargaan dari Kementerian PU-PR karena telah berkontribusi dalam memberikan kemudahan layanan perizinan dalam pembangunan perumahan. Selain itu, Penghargaan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari Kemendagri karena berhasil menjamin kebebasan hak sipil.

Selanjutnya penghargaan Anugerah Kita Harus Belajar (KIHAJAR) 2017 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menunjukkan kepedulian dan komitmen terhadap pengembang.”Dan terkait pelayanan publik, kami berkomitmen tahun depan harus lebih baik dari tahun ini dan diyakini akan tuntas bersama.Namun, no body perfect,”sambungnya.

Sebelumnya Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulut Helda Tirajoh mengatakan, setiap tahun sejak dari 2013 terus dilakukan penilaian memberikan sarana pelayanan publik,“Waktu lalu Ombudsman ingin mengadakan pertemuan dengan Pemprov Sulut tapi tidak sempat bertemu, bahkan kami menyurat resmi langsung tapi tidak diberi kesempatan,” katanya.

Ditambahkannya, sistem penilaian ombudsman berbeda dengan instansi lain, dimana ombudsman turun langsung di lapangan untuk mewancarai setiap SKPD,“Hal ini sesuai dengan UU 25 Tahun 2009 yakni menerima pengaduan, memberi saran perbaikan, mengevaluasi terhadap instansi publik serta kepatuhan yang semata-semata untuk pelayanan publik,”katanya.

“Ombudsman juga sebagai penyelenggara publik, menyusun pelayanan publik juga memberikan pertanggung jawaban terhadap pelayanan yang diawasi seperti barang jasa dan administrasi,” ujarnya menambahkan parameternya ada di dasar hokum.

“Sedangkan sanksinya dari teguran tertulis dan pemberhentian dengan tidak hormat.Tapi sebelumnya kami melakukan pemanggilan bersifat undangan disamping adanya akses kerahasian pelapor,” ucapnya menuturkan ketentuan pidana yang menghalangi pemeriksaan akan disanksi dua tahun penjara dan denda uang. Diketahui kegiatan ini dihadiri pejabat Eselon 2 dilingkup Pemprov Sulut dan pihak Ombudsman.(tim/sulutonline).