Enam Fraksi Setuju, Gubernur Olly Tanda Tangan Ranperda Tahura

Penyerahan berkas sejumlah Raperda dalam rapat paripurna Dewan SulutPenyerahan berkas sejumlah Raperda dalam rapat paripurna Dewan Sulut

Manado-Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Jumat (02/01/2018) bersama DPDR Sulut, menggelar rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap Ranperda Tentang Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan Taman Hutan Raya (Tahura) Gunung Tumpa HV Worang, serta Penetapan Propemperda Tahun 2018.

Rapat paripurna itu juga sekaligus dengan penyampaian Gubernur Sulut Olly Dondokambey terhadap ranperda tentang pembentukan BUMD PT. Jaminan Kredit Daerah dan ranperda tentang pertambangan mineral.
Gubernur Olly saat menandatangani berkas Ranperda dalam sidang paripurna dewan Sulut
Gubernur Olly Dondokambey mengatakan, diajukannya rancangan peraturan daerah tentang perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan Tahura Gunung Tumpa adalah bagian dari komitmen pemerintah daerah.“Kami terus berupaya menghadirkan dokumen peraturan daerah dibidang kehutanan atau kawasan pelestarian alam, yang paripurna sekaligus implementatif dan mampu mendukung gerak langkah pembangunan daerah dan pencapaian yang semakin baik,” sebutnya.

Gubernur Olly mengharapkan agar ini bisa dijadikan landasan pijak untuk melakukan pengelolaan maupun pelestarian hutan. Selain itu, terang Gubernur, Sulut memerlukan upaya pembaharuan dan penataan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral yang memperhatikan prinsip lingkungan hidup.“Ini penting dalam penetapan kedua ranperda ini kemudia membawa kami pada harapan, bahwa DPRD dapat turut membahas dan menyempurnakan lewat kajian komperhensif sehingga dapat memantapkan kinerja kita dalam roda pemerintahan,” sebutnya.
Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Drs Steven Kandouw saat rapat paripurna dewan Sulut
Ketua Pansus Raski Mokodompit dalam laporan mengatakan, DPRD merespon positif ranperda tentang perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan Tahura gunung tumpa HV Worang tersebut.“Adapun perubahan ranperda tersebut dari 60 pasal berkurang manjadi 55 pasal. Terdiri dari perlindungan pengawetan, dan pembinaan dan pengawasan. Pemanfaatan Tahura harus disesuaikan dengan keperluan yaitu penelitian, koleksi kekayaan alam, pemanfaatan karbon serta pemanfaatan air dan pemanfaatan tradisional masyarakat serta penangkaran hewan,”katanya.

Turut Hadir Wakil Gubernur Steven OE Kandouw, Forkopimda Sulut, Sekretaris Provinsi Sulut Edwin Silangen dan Pejabat dilingkup Pemprov Sulut.(tim/sulutonline).