Gubernur Olly Curhat ke KPK, Titip Pesan Buat Jokowi Naikan Gaji Kepala Daerah

Gubernur Olly saat menyampaikan sambutan dalam rapat koordinasi dan supervisi Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi di kantor Gubernur SulutGubernur Olly saat menyampaikan sambutan dalam rapat koordinasi dan supervisi Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi di kantor Gubernur Sulut

Manado- Rapat Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi yang dihadiri Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan.
Rabu (21/02/2018) pagi, di ruang CJ. Rantung kantor Gubernur Sulut, dimanfaatkan Gubernur Olly Dondokambey untuk menitipkan pesan kepada Presiden Jokowi agar menaikan gaji para kepala daerah.

"Saya mau titip buat ibu Basaria mudah-mudahan, ibu bisa menyampaikan kepada bapak Presiden Jokowi, agar bisa menaikan gaji kepala daerah. Sebab, pekerjaan gubernur dan walikota bupati saat ini penuh dengan tantangan dan gejolak yang ada di masyarakat,”ungkap Gubernur Olly yang disambut applaus para hadirin terutama para bupati dan walikota se Sulut yang hadir dalam kesempatan tersebut.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Gubernur Olly, Irjen Kemendagri Sri Wahyunings, Kejati Sulut Mangihut Sinaga
Diungkapkan Gubernur Olly, dirinya baru merasakan setelah dua tahun menjadi Gubernur. Bagaimana dirinya harus siap terus berhadapan dengan masyarakat, dengan kemampuan finansial seadanya. Padahal, setiap hari begitu banyak proposal yang masuk.

"Gaji kami cuma Rp 5.800.000 dengan tunjangan-tunjangan yang harus atcost, pertanggungjawaban begitu atcost, memang saya dapat 85 juta setiap sebulan untuk kegiatan seorang gubernur, tetapi itu semua atcost yang harus saya lakukan. Yang datang kerumah gubernur itu begitu banyak orang membawa proposal dan segala macam, namun saya sangat bersyukur ibu Basaria (pimpinan KPK), karena saya punya kemampuan lain dalam menghidupi keluarga dan rumahtangga saya, tapi saya yakin dan percaya pasti bupati dan walikota tidak mencukupi dengan kemampuan ini tak mungkin dia hidup. Jadi, kalau ibu Basaria (Pimpinan KPK) bisa mengatakan kepada pemerintah pusat, saya kira pemberantasan korupsi pasti akan berhasil, tapi kalau tak bisa dilanjutkan terus jangan berharap ada perbaikan-perbaikan didalam kehidupan seorang eksekutif kedepan nantinya, saya kira itu titip saya buat ibu Basaria semoga Tuhan selalu menyertai kita,"tukas Gubernur Olly panjang lebar memberikan alasan.

Menanggapi pesanan tersebut, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan titipan pesan dari gubernur itu siap disampaikan ke presiden."Pesan pak gub nanti saya sampaikan," janjinya.

Memang kata Basaria, bukan hanya para kepala daerah yang harus dinaikan gajinya, melainkan juga para aparat penegak hokum agar tidak tergoda dengan KKN.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat menyampaikan materi dalam rapat koordinasi dan supervisi Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi
Basaria kemudian menyarankan gubernur memanfaatkan sumber daya alam daerah."Sulut kita tahu penghasilan sumber daya alamnya. Saya tadi nginap di Hotel Fourpoint, saya lihat banyak turis. Dalam hati saya pemasukan dari turis cukup banyak. Itu bisa dimanfaatkan," ucapnya.

Di sisi lain, pada kesempatan itu ia menyebutkan tugas KPK yang jarang dipublikasikan."Tugas KPK selain melakukan koordinasi dan pencegahan serta penyelidikan dan penuntutan. Satu lagi tugas kami adalah monitoring. Tugas ini membuat kajian yang dianggap perlu untuk segera dilaksanakan oleh pemerintah," terangnya.
Gubernur Olly saat menyalami Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan
Ia membeberkan kajian yang dibuat KPK, antara lain kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan sumber daya alam. "Termasuk buat kajian tahun lalu sudah diinformasikan ke partai politik (parpol)," ujarnya.

Menurutnya, dari kajian mereka ada empat poin yang harus menjadi atensi Parpol agar terhindar dari korupsi."Pertama berbicara rekrutmen parpol, kedua kaderisasi anggota dari parpol. Kalau baik dari rekrutmen kita harap suatu saat mampu dan bisa jadi calon dan duduk kepala daerah, setelah direkrut bagus dikader bagus sudah harus didampingi dengan adanya kode etik. Itu harus diikuti sehingga dia benar baik dan integritas baik. Terakhir, tentang perlu transparansi dana partai," bebernya.

Turut hadir Forkopimda Sulut, Wakil Gubernur Sulut Drs Steven Kandouw, Walikota Bupati, Perwakilan Kemendagri, BPK, BPKP, Pejabat Pemprov Sulut.(tim/sulutonline).