Bappelitbang Persiapkan Musrenbang 2019 Kota Manado

Kepala Bappelitbangda Kota Manado, Ir Liny Tambajong, saat Dialog Publik Forum Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2019Kepala Bappelitbangda Kota Manado, Ir Liny Tambajong, saat Dialog Publik Forum Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2019

Manado-Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Manado, Ir Liny Tambajong, saat Dialog Publik Forum Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2019 di ruang Serba Guna Pemkot Manado, Kamis (01/03/2018), mengatakan, dalam waktu dekat ini segera melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota Manado untuk tahun 2019.

“Diskusi publik ini dalam rangka mendengarkan masukan, kritikan dan saran dari perwakilan masyarakat, LPM dan organisasi masyarakat di 11 kecamatan terkait Musrenbang yang sudah digelar di tingkat kecamatan belum lama ini,” jelas Tambajong dalam gelaran acara yang dibuka Sekdakot Drs Rum Usulu mewakili Walikota GSVL.

Hadir para nara sumber kalangan akademisi UNSRAT, masing-masing DR. Linda Tondobala, Prof DR Betel Lagarense, DR Vecky Apollos Junius Masinambow dan DR Ivan R.B Kaunang dan DR Taufiq Pasiak.

Pelaksanaan dialog publik oleh Beppelitbang menurut Tambajong, sesuai amanat Peraturan Mendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

“Pada pasal 80 ayat (1) dan (2) bahwa perumusan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) antara lain mencakup pelaksanaan Forum Konsultasi Publik yang tujuannya untuk mendapatkan masukan untuk dijadikan bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD 2019 nanti,” katanya.

Apa saja akan diperjuangkan Bappelitbang Manado terkait usulan masyarakat yang terungkap di Musrenbang tingkat kecamatan? “Tentunya kami melihat mana skala prioritas kemudian ditungkan dalam RKPD dan dibahas dalam Musrenbang. Semua harus diberengi dengan ketersediaan anggaran dan dilakukan secara bertahap,”terang Tambajong.(tim/sulutonline).