Rakor FKDM se Sulut, Gubernur Olly Sepakat Sinergitas Masalah Anggaran

Kaban Kesbangpol Sulut Drs Mecky Onibala saat mewakili Gubernur Olly membuka Rakor FKDM se SulutKaban Kesbangpol Sulut Drs Mecky Onibala saat mewakili Gubernur Olly membuka Rakor FKDM se Sulut

Manado-Gubernur Olly Dondokambey SE saat diwakili Kaban Kesbangpol Sulut Drs Mecky Onibala, menyatakan kesepakatannya terkait penganggaran dalam FKDM.

Penegasan itu dikatakannya saat membuka Rakor Bersama Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) se Sulut yang diikuti Ketua FKDM Sulut Drs Karel Angkow dan Sekertaris Tommy Sampelan SH, di hotel Aston, Rabu (12/09/2018).
Mantje Nelwan dari FKDM Kota Manado saat menyampaikan sejumlah masalah
“Untuk itulah rakor diadakan, mengingat masih ada beberapa daerah yang belum melakukan pelantikan kepengurusan hingga ke kecamatan. Apalagi, Rakornas akan dilakukan pada bulan Oktober 2018 mendatang. Makanya, dalam konsultasi APBD kabupaten kota se Sulut, jika tidak menganggarkan seluruh kegiatan dan aktivitas FKDM, maka berkas APBD akan dikembalikan ke daerah yang bersangkutan,”terang Onibala yang langsung disepakati seluruh peserta Rakor.

Menurut Gubernur Olly, rakor ini sangat strategis mengingat pentingnya optimalisasi kewaspadaan, menyelaraskan Visi Provinsi, Kabupaten Kota dan mencegah beberapa kegiatan yang menjurus pada disintergrasi.
 Drs Jhon Sumual dari FKDM Kota Manado saat menanggapi sejumlah masalah
Mecky Onibala menambahkan, saat ini ada deklarasi-deklarasi yang bertentangan. Untuk itu kita harus mencegahnya tanpa mengesampingkan demokrasi. “Terutama deklarasi ganti presiden. Ini berbahaya bagi keutuhan NKRI,”tegasnya.

Sementara Sekertaris FKDM Sulut Tommy Sampelan mengatakan, ada Empat yang menjadi stressing kita bersama, yakni; 1) Hastag Ganti Presiden, 2) melemahnya nilai tukar rupiah, 3) Adanya issu Aseng dan Asing, 4) dan kita berhadapan dengan Ring of Fire.

“Sedangkan yang menjadi focus kita saat ini adalah, menjadi ujung tombak pengambilan informasi, mata dan telinga dalam membantu penyelenggaran pemerintahan, termasuk anggaran. Untuk itu dalam rakor ini diharapkan adanya sinergitas antara provinsi, kabupaten dan kota,”katanya.(tim/sulutonline)