SABK Kecam Penurunan Spanduk Anti Money Politik

Manado-Rupanya banyak orang yang tidak setuju dan ‘kebakaran jenggot” terhadap spanduk seruan moral yang dipasang Solidaritas Aksi Berantas Korupsi (SABK) di berbagai tempat di Manado. Akibatnya, 24 jam, ratusan spanduk anti money-politic “diturunkan” oleh oknum-oknum tertentu.

Padahal menurut Didi Koleangan Koordinator SABK, pihaknya hanya bermaksud melakukan pencerahan pada masyarakat. Sebab imbauan tersebut adalah murni lahir dari masyarakat akar rumput. Tak heran dia beranggapan bahwa, isi spanduk tersebut mengganggu pencitraan kandidat tertentu. Seolah-olah praktik-praktik jual beli suara dalam pilkada adalah aturan tidak tertulis yang tidak boleh dikoreksi.

Diketahui, isi spanduk SABK yang dipampang di hampir seluruh lokasi di Manado tersebut bertuliskan; “Money Politik=Kejahatan Akhlak, dan, Usut sumber dana money politik calon kepala daerah, serta, Tangkap calon kepala daerah yang bagi-bagi uang,”.

“Ini bukti bahwa kerusakan akhlak atau kebobrokan moral mereka. Pantas saja banyak karir kepala daerah berakhir di penjara karena korupsi. Mereka mendapatkan kursi kekuasaannya dengan cara salah, bahkan menyelenggarakan money-politic secara massif. Spanduk SABK tidak menunjuk kandidat tertentu, hanya seruan moral atau enlightment belaka. Kenapa harus diresistensi? Kami menduga kuat, actor-aktor yang menurunkan spanduk anti politik-uang adalah perpanjangan tangan dari kandidat kepala daerah yang memainkan praktik ‘membeli-suara’ rakyat,” sergah Koleangan.

Seperti diketahui, spanduk SABK tampampang menjamur di Manado, sejak pekan lalu. Namun, hingga Rabu (10/02) spanduk –spanduk seruan moral tersebut tidak terlihat lagi. Menurut Koleangan, perbuatan menghalang-halangi seruan moral adalah puncak dari krisis akhlak, mengerasnya egoisme, dan merupakan tirani terhadap kebenaran itu sendiri.

“Karena itu SABK menghimbau masyarakat Sulawesi Utara yang sudah sangat cerdas dalam berdemokrasi, serta sangat peka terhadap tirani dan pembohongan. Agar masyarakat tidak terkontaminasi dengan praktik-praktik kotor dalam menentukan pemimpin, karena nasib kitalah dalam 5 tahun ke depan yang dipertaruhkan. Jika pemerintahan lumpuh karena adanya praktik korupsi, maka yang rugi adalah rakyat,” pungkas Koleangan. (BR/sulutonline)

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options