Wagub Buka Rakor Pengelolaan DAK

Manado-Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Provinsi Sulawesi Utara menjadi topik pembahasan dalam Rapat Koordinasi dan Desiminasi Kebijakan Pengelolaan, Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2012 di Provinsi Sulawesi Utara yang diselenggarakan di Hotel Quality Manado.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Sulawesi Utara ini dibuka pelaksanaanya oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr Djouhari Kansil, M.Pd. Pelaksanaan acara berlangsung tanggal 20 dan 21 Juni 2012. Kegiatan ini diikuti oleh Unsur Bappeda Kabupaten/Kota se Sulawesi Utara, SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota penerima DAK Tahun 2012 dengan jumlah peserta sebanyak 75 orang.

Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Utara Noldy Tuerah, Ph.D dalam laporannya mengatakan bahwa tujuan penyelenggaraan Rakor ini adalah untuk menyamakan persepsi terhadap proses penyelenggaraan pelaksanaan pemanfaatan dana DAK di Provinsi Sulawesi Utara dengan tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan penetapan alokasi dan Juknis masing-masing bidang, mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka perbaikan DAK tahun berjalan dan memberikan masukan untuk penyempurnaan kebijakan dan pengelolaan DAK yang meliputi aspek perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan dan pemanfaatan DAK ke depan.

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr. Djouhari Kansil, M.Pd dalam sambutannya mengatakan bahwa sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan sesuai azas Otonomi dan Tugas Perbantuan. Penguatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah dalam menjalankan fungsi Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota termasuk penyelenggaraan DAK di kabupaten/kota.

Berkaitan dengan hal tersebut Wakil Gubernur mengingatkan instansi provinsi dan kabupaten/kota yang mengelola DAK untuk menerapkan manajemen "Kehati-hatian", karena pengelolaan dana DAK selama ini sangat rawan dan telah cukup banyak korban yang jatuh hanya karena pengelolaan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Wagub meminta pimpinan daerah kabupaten/kota dan SKPD yang mengelola DAK untuk melakukan evaluasi secara berkala. Kalau di Provinsi Evaluasi dilaksanakan setiap minggu dan bahkan saat ini sedang dirancang pelaksanaan Rapat Evaluasi langsung di lokasi penyelenggaraan kegiatan atau proyek agar dapat dilihat secara langsung hasilnya, tidak hanya berdasarkan laporan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan keadaan dilapangan.

Pada sisi lain Wakil Gubernur meminta Pihak Kementerian yang menyalurkan DAK untuk mengeluarkan Petunjuk Teknis segera setelah DIPA diserahkan. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan sering terhambat hanya karena harus menunggu Juknis. Di lain pihak Wagub mengingatkan bahwa ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan DAK akan mengakibatkan Kementerian yang bersangkutan menurunkan alokasi DAK untuk tahun berikutnya, dan hal ini tidak boleh terjadi.

“Kalau semua kegiatan berjalan dengan baik, tepat waktu dan sesuai ketentuan dampaknya bukan saja pusat pasti akan meningkatkan alokasi di tahun berikutnya tetapi yang paling utama adalah manfaat dari kegiatan tersebut akan dirasakan oleh Masyarakat, “demikian Wagub (Tim/sulutonline).

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.