Pemprov Diberi Waktu 60 Hari Oleh BPK

Kepala BPK-RI Regional Sulut, Rochmadi SaptogiriKepala BPK-RI Regional Sulut, Rochmadi Saptogiri


Manado-
Pemprov Sulut diberi waktu 60 hari oleh Kepala BPK RI Regional Sulut, Rochmadi Saptogiri, untuk menyelesaikan hasil temuan mereka atas pengelolaan keuangan daerah.

Diketahui, Saptogiri saat membacakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemprov di tahun 2011, dalam sidang paripurna istimewa, Rabu (11/07) dewan Sulut menyebutkan, sebanyak 25 temuan dengan nilai 62 miliar lebih, dan 419 rekomkendasi yang belum di tindaklanjuti Pemprov Sulut. Pemprov Sulut sendiri hanya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Ketua Dewan Sulut Meiva Salindeho-Lintang sendiri saat menanggapi hasil tersebut mengatakan, “Syukurilah apa yang didapat. Inilah hasil terbaik kita,”katanya.

Senada dengan itu, Sekdaprov Sulut Ir SR Mokodongan mengatakan, akan menindaklanjuti hasil temuan tersebut. Bahkan dia menambahkan, ini adalah hasil terbaik. “Ini justru lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,”katanya saat memberikan sambutan dalam rapat tersebut.

Namun, hasil WDP yang diberikan BPK pada Pemprov Sulut, ditanggapi “miring” sejumlah pejabat eksekutif dan legislatif yang hadir dalam sidang paripurna istimewa mempertanyakan sikap BPK. Mereka menilai BPK tidak fair, dalam melakukan pemeriksaan.“Penilaian BPK itu tidak wajar. Kenapa aset dari tahun 1969 baru di cek di tahun 2012. Pejabat-pejabatnya saja sudah tidak ada. Kalau menilai, baiknya yang wajar-wajar saja,”ujar sejumlah pejabat eksekutif.

Mereka juga mempertanyakan penilaian BPK di tahun 2011. Sebab sebelumnya penilaian di tahun 2009 dan 2010, Pemprov Sulut meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).“Kalau tahun 2009 meraih WTP dan 2010 tidak, itu masih wajar. Tapi ini sudah dua kali dan ketiga kali tidak diberikan. Kami menduga ini ada permaian, BPK tidak menginginkan Sulut itu raih tiga kali WTP, karena dana yang akan diberikan BPK sangat besar bisa mencapai 100 miliar rupiah jika Pemprov raih WTP,”tukas para pejabat.

Menanggapi hal ini, Rochmadi Saptogiri mengatakan, persoalannya disini adalah tahun. Diibarakannya, kalau orang hari ini sehat kemudian tahun berikutnya tidak disiplin makannya bisa ada penyakitnya. “Nah, kira-kira seperti itu,”jelasnya saat dikonfirmasi wartawan.

Dia juga menjelaskan, meski tidak semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tapi hampir seluruh SKPD itu ada temuan.“Kalau penggunaan langsung itu di SKPD Badandiklat, Setda ada Setwan. Temuannya macam-macam, yang jelas seluruh pengelolaan anggaran. Jadi masalahnya bukan hanya aset. Dari delapan pengecualian, yang terkait dengan aset hanya dua,”ungkapnya.

Saptogiri menuturkan, di Setwan DPRD Sulut ada sekitar Rp 800 juta yang ditemukan. Namun kata dia, ini bukan indikasi fiktif bukan juga kerugian.“Ini perlu dicatat, ini bukan fiktif, bukan juga kerugian. BPK belum menyakini bukti yang diberikan oleh teman-teman itu, gitu loh. Belum yakin, karena belum yakin angka realisai belanja itu, kita tidak yakin kewajarannya. Pokoknya totalnya 62 miliar lebih temuannya,”bebernya.

Setelah memberikan hasil ini ke pihak eksekutif, kata Saptogiri, BPK memberikan waktu 60 hari untuk mendegar penjelasan dari Pemprov Sulut.“Kalau tidak, menurut ketentuan undang-undang ini bisa diproses hukum. Tapi itu bukan kewenangan BPK. Kami hanya memantau dan tidak lanjut,”terangnya.

Namun begitu, kata dia, temuan tersebut bisa lanjut atau sampai disini, artinya bisa dilaporkan tergantung jika memang ada indikasi pelanggaran.“Itu tergantung dong, kalau ada indikasi TPK (Tindak Pidana Korupsi),”sergahnya. (Baca berita terkait: Selamat Tinggal WTP) - (Tim/sulutonline).

Temuan-Temuan lain yang membuat Pemprov Gagal WTP:
1. Dari 23 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang BPK sampaikan sejak tahun 2005 sampai 2011 belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh Pemprov Sulut.
2. Akibat dari itu sebanyak 415 rekomendasi dengan nilai Rp 23,244 miliar ditemukan ada kejanggalan.
3. Penyelesaian sampai 2012 tanggapan sesuai rekomendasi Rp 6,346 miliar atau 27,30 persen.
4. Tanggapan belum sepenuhnya sesuai rekomendasi Rp 12,8 miliar atau 55,16 persen
5. Belum ditindaklanjuti Rp 4,077 miliar atau 17,54 persen.
6. Secara keseluruhan hasil pemeriksaan BPK di tahun 2011 mengungkapan sebanyak 25 temuan pemeriksaan mencakup nilai sebesar Rp 62,85 miliar, terdiri dari 19 temuan senilai Rp 61,71 miliar.
7. Kelemahan dalam desain dan menerapan sistem pengendalian interen menjadi pemicu. Akibatnya 6 pemeriksaan sebanyak Rp 1,44 miliar yang terbaik dengan kepatuhan terhadap kepatuhan perundang-undangan.
8. Temuan terbanyak sepanjang 2011 ada di hampir seluruh SKPD. Terbesar di Badandikat, Setdaprov, serta Setwan Provinsi. (sumber BPK Regional Sulut).

I love your blog.. very nice

I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you?
Plz reply as I'm looking to design my own blog and would like to find out where u got this from.
many thanks

Feel free to surf to my web-site: garcinia cambogia miami - [url=http://freetrial.classicgarciniacambogia.com]Jeffery[/url] -

Hello, after reading this

Hello, after reading this awesome piece of writing i am as well glad to share my knowledge here with mates.

Here is my website garcinia cambogia zero fillers (Shari)

I've been exploring for a

I've been exploring for a little for any high quality articles or blog posts on this sort
of space . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this web site.

Studying this information So i'm satisfied to exhibit that
I have a very excellent uncanny feeling I came upon exactly what I needed.

I such a lot no doubt will make certain to don?t forget this website and provides it a look regularly.

My blog - garcinia cambogia gas

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.