Pendidikan Sulut Masih Rendah !

Wagub Kandouw saat diwawancaraiWagub Kandouw saat diwawancarai

Manado - Mutu Pendidikan Sulawesi Utara (Sulut) belum sesuai yang diharapkan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (ODSK) .

Pasalnya, instansi yang dipimpin Grace Punuh itu tak masuk 10 besar di Indonesia.

"Ya mau diukur dari parameter mana, semua lembaga mengeluarkan hasil pengukuran kualitas. Sulut itu belum masuk dalam 10 besar pendidikan yang berkualitas. Padahal dunia pendidikan ini sangat penting. Apalagi setingkat SMA dan SMK. Jadi saya tegaskan, semua tenaga pendidik harus bekerja keras terkait hal ini," tegas Wagub Kandouw usai membuka acara penandatangan MoU terkait Bantuan Operasional Sekolah (BOS) antara Dinas Pendidikan Daerah Sulut dengan Bank SulutGo, Senin (18/2/2019) di salah satu hotel di Manado.
Wagub Kandouw mengatakan alokasi anggaran yang besar tersebut outcomenya harus seimbang dengan kualitas pendidik
Wagub Kandouw heran dunia pendidikan Sulut belum maksimal padahal anggaran yang digelontorkan sangatlah banyak. Khusus untuk BOS Rp 560 miliar, sementara dari APBD 22 persennya diberikan ke sektor pendidikan.

"Total anggaran untuk pendidikan haruslah menjadi investasi. Harus jadi ilmu unuk torang pe anak-anak kita," tegasnya.

Untuk itu, dimintakan Wagub Kandouw alokasi anggaran yang besar tersebut outcomenya harus seimbang dengan kualitas pendidik.

"SMA dan SMK ini luar biasa penting. Jadi jangan sampai anggaran yang digelontorkan tinggi, tapi tidak berdampak. Tentu kita akan ganti jika ada tenaga pendidik yang tak mampu menjalankan tugas. Jangan hanya jadikan pemborosan tapi tidak ada efek positif bagi kita. Karena dunia pendidikan kita berada pada guru-guru. Jadi jangan kecewa anggaran dan kepercayaan pemerintah dalam pengalokasian anggaran ini," tandasnya.
Wagub Kandouw saat berbicara dalam penandatangan MoU terkait Bantuan Operasional Sekolah (BOS) antara Dinas Pendidikan Daerah Sulut dengan Bank SulutGo
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Daerah Grace Punuh dalam laporan kegiatan mengatakan sebagai catatan hasil dari rembuk nasional bidang pendidikan yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 11-13 Februari 2019 ada beberapa hal yang menjado bahan evaluasi.

Di mana, melalui ujian nasional dan aksi atau asesmen kompetensi siswa Indonesia masih kurang dan tidak ada peningkatan yang signifikan selama 10 tahun terakhir.

Hal ini didorong oleh data Ujian Nasional SMA dan SMK Provinsi Sulut yang masih berada dibawah angka nasional yaitu rata-rata 40 persen untuk SMA dan 39 persen untuk SMK.

Kedua investasi yang dikucurkan investasi untuk meningkatkan mutu guru masih belum menunjukkan hasilnya pada tahun anggaran 2018 anggaran pendidikan dalam APBD Provinsi Sulut sebesar 22,9 persen atau sebesar 13,60 persen di luar dana BOS untuk Dinas Pendidikan Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2018 program peningkatan mutu pendidikan sebesar Kurang lebih 3 miliar

"Namun sayangnya berdasarkan data guru tersertifikasi di Provinsi Sulut belum mencapai 50 persen dan bahkan kemampuan guru menyusun karya tulis masih rendah dan ketiga sistem akreditasi dan penjaminan mutu pendidikan belum menunjukkan dampak pada peningkatan mutu pembelajaran permasalahan di bidang pendidikan di Provinsi Sulut," tuturnya.(tim/sulutonline)