SHS: Kompetensi Pegawai Mutlak Dilakukan


Manado-
Pelaksanaan reformasi birokrasi yang sampai saat ini masih dinilai belum maksimal oleh beberapa pihak membuat Gubernur Sulawesi Utara Dr SH Sarundajang kembali angkat bicara.

Menurut birokrat sejati ini, pada prinsipnya reformasi birokrasi itu harus dimulai dari organisasi itu sendiri. Yang dimaksud organisasi di sini adalah unit kerja yang mewadahi para pegawai negeri sipil (PNS). ‘’Penegakan dan pelaksanaan reformasi birokrasi harus dimulai dari organisasi. Sayangnya saat ini didapati organisasi yang ada masih gemuk,’’ ujar Sarundajang pada acara SESPIBI, Selasa (31/07).

Pemegang gelar doctor honoris causa ini menyesalkan tentang fakta yang menunjukkan bahwa organisasi PNS saat ini masih gemuk. Malah dibandingkan dengan sistem perekrutan PNS di tahun 70-an yang dikenal dengan istilah ganti NIP (nomor induk pegawai), dengan rekrutmen PNS dewasa ini yang hampir tiap tahun menerima ratusan PNS baru.

Sarundajang mengkhawatirkan beberapa tahun kedepan ada PNS yang bakal tidak akan ada meja kerja. ‘’Kalau sampai seperti itu maka reformasi birokrasi sebagaimana yang diharapkan semakin sulit dicapai,’’ khawatirnya.

Pencegahan sedini mungkin dirasa perlu dilakukan. Dan langkah tepat yang harus dilakukan adalah melakukan uji kompetensi pegawai. Menurut penulis buku Reformasi dalam Otonomi Daerah Birokrasi dan Upaya Mengatasi Kegagalannya ini, kompetensi pegawai perlu dilakukan dengan tujuan mengajarkan PNS semakin kreatif dan inovatif serta termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi karena sadar akan kompertensi yang ada.

‘’Sayangnya menyangkut kompetensi gampang kita menyebut tapi susah melakukan, dan ini yang menjadi pekerjaan rumah bersama,’’ sesal Gubernur pilihan rakyat tersebut.

Senada dengan Sarundajang, Kepala BKD Sulut Marhaen Roy Tumiwa, M.Pd berpendapat bahwa kompetensi pegawai memang sudah mendesak dilakukan. Untuk itu pihak BKD selaku instansi teknis, beberapa pekan lalu telah menggelar rapat koordinasi dan evaluasi dengan seluruh SKPD terkait penataan managemen kepegawaian.

Dalam rakorev tersebut kembali ditekankan masalah internal control dan penataan kepegawaian sebagai titik awal pengadaan kompetensi PNS. ‘’Selain itu, pihak BKD juga telah membenahi data base kepegawaian guna kebutuhan pemetaan penempatan PNS. Langkah antisipatif lainnya yakni melakukan evaluasi struktur berdasarkan kebutuhan atau beban kerja, juga pengkajian penempatan staf dengan melihat kualitas dan kuantitas,’’ ungkap Tumiwa. (Tim/sulutonline).

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options