Berita

50 CPNS PP IPDN Titipan Kemendagri Mulai Bertugas

Mokodongan Ingatkan PP IPDN Jangan Dijadikan Sopir

Manado-Sekdaprov Sulut Ir SR Mokodongan, Selasa (30/09/2014) telah melepas ke 50 CPNS Purna Praja (PP) IPDN angkatan ke 21 tahun 2014, untuk ditempatkan pada 20 SPKD jajaran Pemprov Sulut.

Diketahui, ke 50 CPNS PP IPDN tersebut, merupakan titipan Kemendagri selama satu tahun di Pemprov Sulut, untuk memperkuat dan menambah ilmu pemerintahan sebelum diangkat sebagai PNS murni pada tanggal 1 Juni 2015 mendatang.

Kowaas : Tou Minahasa Harus Gugat Pilkada di DPRD

Manado-Tokoh masyarakat Minahasa, Franky Kowaas menegaskan, warga keturunan Minahasa harus menentang proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD. Sebab, dari sisi budaya, Minahasa sejak dahulu kala telah membangun kedaulatan rakyat dengan system demokrasi, dan semua pemimpin dipilih oleh rakyat atau umat.

Terkait Kasus MaMi, Gubernur – Wagub Ingatkan Hormati Proses Hukum

Kedepankaan Azas Praduga Tak Bersalah

Manado-Bola liar, kasus dugaan korupsi yang dilaporkan Gubernur DR Sinyo Harry Sarundajang (SHS) ke Mapolda Sulut, terus bergulir. Bahkan indikasi korupsi atas pengadaan Makan – Minum (MaMi) senilai 8,8 miliar anggaran tahun 2013, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut memunculkan berbagai intepretasi di masyarakat.

Tumbelaka: Jangan Perlambat Layanan Pada Rakyat

Anggaran APBD-P Terancam Mubasir

Manado-Lambatnya penetapan ketua dewan definitif di Pemprov Sulut dan Kabupaten Kota, dipastikan akan berdampak pada penyerapan anggaran dalam APBD- Perubahan 2014 ini. Bahkan menurut Pengamat Politik dan Pemerintahan Daerah Tuafik Tumbelaka, mengatakan, anggaran APBD-Perubahan terancam mubasir.

Pemprov Rolling 212 Pejabat Eselon 3 dan 4

Leke Gantikan Kalonta

Manado
-Gerbong mutasi dan rolling serta promosi pejabat Pemprov Sulut di bulan September 2014 kembali berputar. Sebelumnya, pekan lalu hanya melibatkan empat orang pejabat. Namun kali ini, sebanyak 212 pejabat Eselon III dan IV.

Pelantikan yang dilakukan Wakil Gubernur (Wagub) Dr Djouhari Kansil, Senin (29/09/2014) di ruang Huyula kantor gubernur tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang.

Petugas BPBD Sulut Diingatkan Harus Tetap Sigap

Manado-Wakil Gubernur Sulawesi Utara DR Djouhari Kansil, MPd saat menantau perlombaan bongkar pasang tenda penanggulangan bencana mengingatkan, agar seluruh petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) se Sulut untuk tetap sigap ketika terjadi gangguan bencana kapanpun.

“Semua petugas penanggulangan bencana agar tetap sigap ketika terjadi bencana,”ingatnya saat memantau kegiatan lomba di halaman kantor gubernur, Senin (29/09/2014).

Wagub Bangga Semangat Kebersamaan Jemaat Musafir Buha

Manado-Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd saat menyampaikan sambutannya pada Ibadah syukur HUT ke- 32 dari Jemaat GMIM Musafir Buha Wilayah Manado Mapanget Tumpa, Minggu (28/09/2014), tak henti-hentinya memuji semangat kebersamaan yang ditunjukan oleh jemaat tersebut.

Karena itu Kansil yang juga selaku Pelayanan Khusus GMIM mengajak, agar semangat kebersamaan ini terus di jaga dengan baik, mengingat lokasi dari jemaat ini sudah banyak perumahan bahkan perkantoran pemerintah mulai dibangun di wilayah tersebut.

Gubernur Ingatkan Tahun Depan Pameran Harus Lebih Meriah

Pameran Pembangunan Resmi Ditutup SHS

Manado-Gubernur DR Sinyo Harry Sarundajang (SHS), Jumat (26/09/2014) malam secara resmi menutup, pameran pembangunan dan promosi daerah yang sudah berlangsung sejak 16 September lalu.

SHS Sarankan UU Pilkada Uji Materi ke MK

Manado-Polemik UU Pilkada terus berlanjut. Berbagai tanggapan pro kontra terus bermunculan. Pun gubernur Sulut DR Sinyo Harry Sarundajang (SHS) yang merupakan gubernur pertama pilihan rakyat di Bumi Nyiur Melambai, (Pemilihan Langsung, red), angkat bicara.

Kepada wartawan, Jumat sore ( 26/09/2014) SHS menyayangkan ditetapkannya RUU Pilkada menjadi UU Pilkada oleh DPR RI. “Demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran ketika ditetapkannya oleh DPR RI Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah yang menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD,”sesalnya.

Sidang TP TGR MaMi Temuan BPK Tertunda

Dua Calon Tertuntut Tidak Hadir

Manado- Kasus dugaan korupsi Makan –Minum (MaMi ) berbandrol 8 miliar rupiah lebih, atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulut, masuk babak baru. Belasan calon tertuntut mulai menghadapi persidangan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP) - (TGR) Keuangan dan Barang Daerah Pemprov Sulut.

Syndicate content