Arsip

Buka Rakor BPS Untuk Pendataan Registrasi Sosial Ekonomi 2022, Wagub Kandouw Ingatkan Data Paling Penting

Manado – Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw menegaskan kondisi keadaan saat ini terkait data kemiskinan kita sudah 50% berhasil memerangi kemiskinan dimana tujuan pendataan awal sosial ekonomi tahun 2002 selalu mengedepankan data.

“Saya paling getol soal data tidak percaya di luar yang dibuat oleh BPS, ini fakta bapak-bapak, ibu-ibu sudah ego sektoral sebuah Kementerian maunya punya data masing-masing sama juga dengan pemerintah di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, ” tandas Kandouw seraya menambahkan ada hobi kalau bisa di banyak-banyakin orang miskin, kenapa dikurangi datanya di banyak-banyakin penerima BLT nya kenapa di kurang-kurangin kan bukan duit kita katanya, kemarin Pak Presiden sudah mengundang berapa provinsi dan kabupaten kota dalam acara yang ternyata yang pertama mengurangi memerangi ancaman inflasi daerah ancaman inflasi bukan menakutkan Eropa sudah dengan kenaikan BBM diasumsikan yang mendapatkan dampak ini adalah masyarakat banyak untuk itu pemerintah pusat update satu kebijakan yang paling baru ada tambahan BLT.

Ditambahkan Kandouw, program BPS ini sangat membantu sudah jadi tugas dan kewajiban utama pemerintah daerah.

Dijelaskan Kandouw, untuk perencanaan selalu melakukan penetrasi program itu melalui data-data bukan anggaran yang jadi panduan, bilang nggak ada anggaran padahal yang penting itu data berbasiskan untuk menjadi acuan.

“Penetrasi kita lebih banyak walaupun anggarannya banyak tapi tidak ada data ini berbahaya ibarat menabur garam di laut kalau output ada tapi akan tidak ada ini sangat-sangat mubazir anggaran negara kita itu sekali lagi nggak usah ragu-ragu apa yang kira-kira perlu surat edaran dari kita bisa dikoordinasikan, supaya daerah-daerah juga 15 kabupaten kota juga pergunakan ini membantu.

Sementara itu, Kepala BPS Sulut Asim Saputra menyatakan sensus penduduk sukses atas dukungan Wagub Kandouw.

Saputra pun memohon bantuan yakni registrasi sosial ekonomi, Dimana ini mandat dari presiden dan BPS mengambil peran dan dapat membangun basis yang terintegrasi.

“Masyarakat butuh bantuan maka pada rakor ada kolaborasi yang kuat, sehingga data ini bisa untuk perlindungan sosial bagi kita semua,”tandas Saputra.

Sementara itu Moh Eddy Mahmud Deputi Neraca dan Analisis Statistik menyatakan rakor ini bertujuan untuk mendapatkan data yang tepat, serta dapat melihat kondisi sosial yang bertujuan semua program bisa fokus pada masyarakat.(sulutonline)

Telah dibaca: 26

Budi Rarumangkay

Berita sejenis