Arsip

Plh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri: Daerah Segera Tunjuk Pejabat Pengelola Keuangan



Jakarta – Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni meminta daerah untuk segera menunjuk pejabat pengelola keuangan daerah.

Hal itu disampaikannya melalui surat bernomor 903/9232/KEUDA yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia. Secara rinci, sebagaimana isi surat tersebut, Fatoni menjelaskan agar Kepala daerah segera menetapkan Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022 dan pejabat yang melakukan pengelolaan keuangan daerah.

“Adapun penetapan tersebut yakni, Sekretaris Daerah (Sekda) selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran (PA),” ujar Fatoni dalam keterangannya, Rabu, 4 Januari 2021.

Selain itu, ia menekankan Kepala Daerah juga perlu menetapkan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Khusus.

Di sisi lain, penetapan pejabat juga ditujukan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu dalam hal terdapat pelimpahan sebagian kewenangan kepada KPA, dan Bendahara Pengeluaran dalam hal terdapat pelimpahan sebagian kewenangan kepada KPA.

Di sisi lain, ia juga mendorong agar Kepala SKPD segera menetapkan Pejabat SKPD pelaksana APBD TA 2022. Adapun, pejabat tersebut meliputi Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), PPK Unit SKPD, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Masih dalam surat yang sama, Fatoni menjelaskan bahwa PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, dan tidak diperkenankan menyerahkan seluruh kewenangannya.

“Selain itu, proses pelimpahan sebagian kewenangan tersebut harus memperhatikan dua aspek, yakni berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan rentang kendali, serta pada prosesnya pelimpahan kewenangan juga disesuaikan dengan tugas dan fungsi unit perangkat daerah yang dipimpin KPA,” tandas Fatoni. (tim/sulutonline)

Telah dibaca: 45

Budi Rarumangkay

Berita sejenis