Manado – Gelaran akbar olahraga di Indonesia, yaitu Pekan Olahraga Nasional (PON), akan diselenggarakan dua tahun lagi. Itulah sehingga Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Zainudin Amali mengingatkan soal mutasi atlet.
Hal itu dikatakannya saat membuka Rakernas dan Musonarlub KONI tahun 2022 di Jakarta, Senin 12 September 2022, yang turut dihadiri Wagub Sulut Steven OE Kandouw sebagai Ketua KONI Sulut.
Terkait PON, Amali mengatakan, untuk kali pertama akan diselenggarakan di dua provinsi yaitu Aceh dan Sumatera Utara.
“Ini pengalaman pertama bagi kita melaksanakan multievent nasional di dua provinsi. Tentu tak akan mudah,” kata Amali dalam sambutannya di acara Rakernas dan Musornaslub KONI Tahun 2022 “Bersatu Menuju Prestasi Global’ di Hotel Sultan, Senayan.
“PON itu empat tahun sekali, saya harap ada peningkatan dari sisi prestasi maupun pelayanan tuan rumah. Untuk itu, persiapan tuan rumah jadi penting dan khusus untuk Aceh dan Sumut yang sudah ditetapkan, saya imbau untuk melaksanakan dengan sarana dan prasarana yang ada,” ujarnya.
“Demikian untuk tuan rumah PON 2028, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Kami senang jika ada daerah yang mengajukan diri menjadi tuan rumah. Tapi menjadi tuan rumah tak hanya kemauan sendiri saja, perlu juga kemampuan daerah, dan yang paling penting adalah pembinaan,” jelasnya.
Bukan tanpa alasan, Menpora asal mengatakan demikian. Pembinaan menjadi faktor lantaran sering kali daerah untuk bisa mewujudkan target sebagai juara umum rela melakukan hal-hal yang tidak sehat. “Kita kan sudah punya target besar, yakni tingkat global. Maka pembinaan itu sangat mutlak. Tidak akan kita mendapat prestasi jika tidak membina. Nah, ada kecenderungan pada PON sebelumnya, terutama yang menjadi tuan rumah berambisi menang mendapatkan medali sebanyak-banyaknya. Saya kira jika itu dihasilkan dari pembinaan, kami tidak ada masalah.Tapi kalau itu dihasilkan dengan cara mengambil atlet yang sudah dibina daerah lain, dan akhirnya untuk kepentingan jangka pendek, meraih medali sebanyak-banyak itu tidak fair dan tidak sehat untuk pembinaan kita,” kata Zainudin Amali.
Dikatakannya, jika ada beberapa kalau mau banyak medalinya, ya harus membina. Makanya saya pesan ini jauh hari. Ini masih ada dua tahun, saya titip kepada Ketua KONI Pusat untuk memperketat itu. Mungkin masih ada tapi tidak sesemarak sebelum-sebelumnya,” imbau Amali.
“Ya, atlet yang dibina berapa, itu yang ditargetkan, tak perlu berambisi. Jadi daerah harus membina, karena pembinaan daerah akan berdampak secara keseluruhan. Saya kira pembinaan kita harus dilakukan secara struktur, berkelanjutan, dan jangka panjang,” pesannya.
Sementara itu, Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman mengatakan, aturan mutasi atlet itu idealnya dilakukan dua tahun sebelum pelaksanaan PON. “Jadi dua tahun sebelum pelaksanaan PON, si atlet harus sudah pasti membela daerah mana,” kata Marciano.
“Tetapi sesuai dengan anjuran dan penekanan Bapak Menpora tadi, kita berupaya, mari kita lihat hasil pembinaan dari KONI-KONI Provinsi itu terhadap atletnya. Jangan setiap daerah secara instan mengambil atlet dari mereka yang sudah membina dengan kerja keras hanya untuk sekadar menambah medalinya, apalagi menjadi juara umum,” lanjutnya.
Marciano menerangkan, dengan tema bersatu menuju prestasi global yang merupakan jabaran dari bersama mencetak juara merupakan implementasi dari DBON yang dikeluarkan oleh Menteri sebagai kebijakan pemerintah, mengajak semua pihak untuk mencetak juara dari bawah.
“Jangan cuma di atas lalu diambil. Kita tak akan pernah maju. Peringkat Indonesia di Olimpiade tak akan bisa memenuhi harapan DBON, di mana 2032 harus peringkat ke-10 dan 2044 kita harus di peringkat kelima. Kalau kita masih comot sana sini atletnya. Bina atlet itu sesuai keunggulan daerah masing-masing,” kuncinya.(sulutonline)
