Manado-Guna mencegah dan menangani masalah stunting di daerah, maka Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI, Pemprov Sulut menggandeng dan melibatkan Pemerintah Kabupaten dan Kota.
Sinergitas kerja bersama-sama dan bergotong royong ini menjadi salah satu cara ampuh mengatasi dan menangani stunting di tengah masyarakat Sulut.
Hal itu terlihat saat Wakil Gubernur Sulut, Drs Steven OE Kandouw, Sekretaris TP-PKK Provinsi Sulut dr Devi Kartika Kandouw-Tanos MARS mendampingi Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Selasa (25/05/2021).
Wagub Kandouw menegaskan baik pemerintah daerah, stakeholder dan masyarakat saling bergandengan tangan menangani dan mencegah masalah stunting.
Hal ini, tambah Wagub Kandouw sudah menjadi komitmen Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE agar daerah ini memiliki SDM yang handal dan berkualitas.
Untuk itu, kerja secara gotong royong dari semua pihak sangat dibutuhkan.
“Tidak mungkin BKKBN pusat bekerja sendiri, tidak mungkin Pemprov Sulut bekerja sendiri, tidak mungkin kabupaten/kota juga bekerja sendiri. Kerja gotong royong seluruh stakeholder yang ada di daerah ini akan percepat penurunan stunting, karena ini sangat berhubungan dengan masa depan bangsa, apalagi di tengah-tengah pandemi Covid- 19 saat ini. Untuk itu komunikasi dan koordinasi itu sangat penting dalam membangun sinergitas antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi,” tegas Wagub Kandouw.
Wagub Kandouw menambahkan, program penurunan stunting oleh pemerintah pusat, sejalan dengan program pemerintahan Gubernur Olly Dondokambey SE dan Wagub Drs Steven OE Kandouw melalui ODSK (Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan), apalagi Gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.
Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo mengapresiasi program screening bagi usia nikah kaum perempuan oleh Pemkab Bolaang Mongondow Utara.
“Jadi, saya apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bolmut. Selanjutnya program kedua semua ibu hamil dan ibu menyusui akan mendapatkan pendampingan dari keluarga. Pendamping keluarga yang kita bentuk ini adalah kader dari BKKBN. Sedangkan program ketiga adalah masa interval jadi setelah melahirkan ada 5 juta setiap tahun yang lahirkan di Indonesia ini tetapi yang ikut KB hanya 30 persen. Makanya kita langsung sosialisasi melakukan pemasangan KB pada saat habis melahirkan, seperti saat ini kita kerjakan. Oleh karenanya jika jarak anaknya tiga tahun maka anaknya tidak stunting. Jadi, mencegah stunting jaraknya harus lebih tiga tahun dan kehamilannya harus sehat. Itulah program unggulan kami dalam upaya mencegah stunting,” terang Hasto Wardoyo.
Hasto mengatakan hal itu saat melakukan pertemuan dengan jajaran Pemkab Bolmut di Lapangan Kembar Boroko Kabupaten Bolmut dalam rangka akselerasi penanganan stunting sekaligus melaunching pelayanan KB MKJP IMPLANT 1 Batang dan BOKB.
Diketahui, Kunker Kepala BKKBN RI tersebut dalam rangka peresmian Rumah Dataku Kampung KB ‘Mogogusato’ Desa Gihang Kecamatan Kaidipang dan ‘Naidopatai’ Desa Saleo Kecamatan Bolangitang Timur.
Selain itu, Hasto Wardoyo melakukan penandatangan Piagam Peresmian Rumah Dataku Kampung KB, yang disaksikan oleh Sekretaris TP-PKK Sulut dr Devi Kartika Kandouw- Tanos MARS.
Wagub Kandouw pun mendapat kesempatan membuka secara resmi papan selubung Rumah Dataku dan pengguntingan pita oleh Sekretaris TP-PKK Provinsi Sulut dr Devi Kartika Kandouw-Tanos MARS.
Usai melakukan peresmian rumah dataku, kemudian Kepala BKKBN RI dan Wakil Gubernur Sulut melakukan peninjauan Puskesmas Boroko.
Kegiatan ini ikut dihadiri Wakil Bupati Bolmut Amin Lasena, Sekretaris TP-PKK Sulut dr Devi Kartika Kandouw-Tanos MARS, Ketua DWP Sulut Ivonne Silangen-Lombok, sejumlah pejabat BKKBN RI, jajaran Pemkab Bolmut, Pengurus TP-PKK Sulut, tokoh agama serta tokoh adat setempat. (tim/sulutonline)
