Manado – Selaku tuan rumah pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional Sulawesi Tahun 2023 dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2024 yang dilaksanakan di Kabuoaten Minahasa Utara (Minut), oleh Wakil Gubernur Steven O.E Kandouw meminta kepada para kepala daerah untuk duduk bersama, karena tak akan ada yang mampu berdiri sendiri.
“Walaupun Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara (Sulteng), Gorontalo dan Sulawesi Selatan (Sulsel) itu jauh, tetap kita harus jalin kerjasama,” terangnya dalamab “Pak gubernur berterima kasih atas kedatangan (para peserta) dan sudah mengambil waktu menghadiri kegiatan Musrenbang ini dan semoga berjalan lancar,” tambah Kandouw dalam menyampaikan pesan Gubernur Olly Dondokambey.
Lanjut wagub, adapun dengan kehadiran semua peserta dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk ikhtiar, semangat, harapan dan tujuan untuk mencari cara terbaik untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan menyepakati apa yang telah disampaikan pihak Direktorat Jenderal (Dirjen) Kemendagri, yang takkalah pentingnya adalah tentang sustainability (soal keberlanjutan) dan resilient (kemampuan/ulet).
“Karena dengan keterbatasan fiskal yang sudah disampaikan Pak Dirjen tadi. Di seluruh Pulau Sulawesi ini, fiskalnya tidak ada yang tinggi-tinggi, yang ada menengah bahkan rendah. Untuk itulah kita dituntut tentang ulet,” jelasnya dengan mencontohkan, seperti upaya usaha dari Gubernur (Olly Dondokambey) dengan memiliki ikhtiar luar biasa dalam membuka penerbangan langsung ke Narita-Jepang, dan selanjutnya tak lama lagi ke Korea Selatan (Korsel).
“Juga nanti akan dibuka kembali penerbangan ke Tujuh (7) kota di China,” ujar Wagub Kandouw.
Lanjutnya pula bahwa ikhtiar itu tak semata-mata untuk pariwisata, tetapi keinginan dari gubernur untuk lebih dari hal itu agar produk-produk dapat langsung bisa diekspor.
“Kargo terbuka bukan hanya untuk Pulau Sulawesi, tetapi untuk Indonesia Timur. Upaya kita ekspor ini jangan diabaikan begitu saja, jadikan produksi apa saja bisa kita ekspor. Alhamdulillah semua sampai sekarang masih on the track (sesuau aturan). Kewajiban kita untuk subsidi makin lama makin menyusut, karena jumlah kargo makin lama makin tinggi,” jelas Wagub Kandouw.
Adapun disisi lain, terkait dengan pelaksanaan pesta demokrasi Pemilu 2024, itu diusulkannya agar penyediaan anggaran Pilkada dibebabkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yang menurut Kandouw, tidak salahnya kalau dana transfer ke daerah ditambahkan untuk menghadapi Pilkada tahun depan.
“Berapa banyak yang harus kita keluarkan untuk Pilkada ini? Karena Pilkadanya serentak, luar biasa pengeluarannya. Provinsi Sulut saja pengeluarannya Rp400 miliar, sementara PAD kita hanya Rp1,3 triliun. Kalau bisa dana Pilkada dikirimlah lewat APBN,” tandasnya mantan Ketua DPRD Sulut itu.
Hadir dalam kegiatan itu, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Direktur SDA Bapennas, Pejabat Gubernur Gorontalo, Gubernur Sulsel, Gubernur Sulawesi Tengah dan Gubernur Sulawesi Tenggara, Forkopinda Provinsi Sulut, Sekretaris Daerah Sulut, Steve Kepel, para Bupati Wali Kota dari 3 Provinsi beserta para Wakil Bupati/Wali Kota di Provinsi Sulut. (sulutonline)
