Manado – Wakil Gubernur Steven Kandouw memimpin Rapat Koordinasi dan Evalusi (Rakorev) Tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Lingkungan Pemprov Sulut.
Kegiatan yang dihadiri Penjabat Sekdaprov Sulut Praseno Hadi dan pejabat eselon II Pemprov Sulut, dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Sulut, Selasa (5/7/2022).
Ada beberapa poin yang ditekankan dalam rapat tersebut, mulai dari rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 hingga soal integritas.
“Pertama atas arahan pak gubernur, penyelesaian catatan-catatan dari BPK untuk perangkat daerah di lingkup Pemprov Sulut,” ungkap Wagub Kandouw kepada sejumlah media usai memantau pelaksanaan Imunisasi Campak Rubella bagi anak-anak usia 9 bulan-12 tahun, Rabu (6/7/2022) di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut.
Poin kedua yang menjadi bahan evaluasi oleh Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw (OD-SK) dalam rapat tersebut adalah terkait penghematan anggaran.
“Yang kedua, iktihar mengadakan penghematan agar kita memperkecil defisit karena kita ada defisit, mau tidak mau berusaha diperkecil sebelum APBD Perubahan,” tuturnya.
Masalah selanjutnya, terkait dengan identifikasi mandiri.
“Ternyata masih belum 100 persen PNS dan THL kita. Karena digital goverment ini harus dioptimalkan,” tegasnya.
Kemudian, terkait dengan jabatan fungsional pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkup Pemprov Sulut. Di mana, hingga kini masih belum selaras.
“Keempat tentang keseragaman jabatan fungsional dan nomenklatur di OPD. Itu mau tak mau harus. Nanti kita pusing kalau masing-masing OPD lain-lain jabatan fungsionalnya dan tupoksinya,” tuturnya.
Untuk masalah penghapusan Tenaga Harian Lepas (THL), ikut dibahas.
“Walaupun upaya-upaya banyak pemerintah provinsi menolak penghapusan THL, ada wacana ditunda tahun 2025. Tetap kita harus antisipasi khususnya BKD atas arahan pak gubernur dibikin simulasi bagaimana sekiranya apabila harus diterapkan penghapusan THL ini,” ungkapnya.
Terakhir, wagub kembali mengingatkan tentang integritas dan akuntabiltas.
“Mutlak ini harus diingatkan terutama eselon II harus jadi contoh ke bawah karena jujur masih ada saja, saya dapat informasi tentang integritas eselon II diragukan,” tegasnya.
Apabila integritas tersebut tak dijalankan, wagub pun menyiapkan punishment.
“Kemarin saya sudah warning, kita tidak sebut nama tapi jangan lakukan lagi. Berikut kalau sudah sebut nama akan diberi tindakan punishment,” tandasnya.(sulutonline)
