Sulutonline – Rabu, 23 Oktober 2024, Komisioner KPU Sulut, Meydi Tinangon, dalam Media Gathering Persiapan Debat Publik Terbuka Kedua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Pemilihan tahun 2024, menjelaskan bahwa pemilihan lokasi debat di Wale Ne Tou Minahasa didasarkan pada kultural Minahasa, unsur geopolitis, dan sejalan dengan tema Budaya Kearifan Lokal dan Masyarakat Adat.
Debat kedua akan mengangkat tema-tema seperti Pendidikan, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga, Kesejahteraan dan Inklusi Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak serta Penyandang Disabilitas, Penguatan Demokrasi Lokal, Hukum dan HAM, serta Budaya Kearifan Lokal dan Masyarakat Adat.
Tinangon menekankan bahwa materi debat, meskipun luas, akan berfokus pada kearifan lokal masyarakat adat. Ia mengingatkan bahwa Minahasa memiliki sejarah panjang dalam demokrasi, bahkan sebelum Indonesia merdeka, dengan lembaga Legislatif bernama Minahasa Raad.
“Secara historis, sebelum Indonesia merdeka, praktek demokrasi sudah dilaksanakan di tanah Minahasa,” ujar Tinangon. “Kita ketahui sudah ada lembaga Legislatif di tanah Minahasa yang namanya Minahasa Raad. Itu Kantor Penanda sejarah, awalnya ditunjuk tapi kemudian dipilih lewat pemilu. Tercatat beberapa pahlawan Minahasa jadi anggota, seperti Dr. GSS Samratulangi dan Maria Walanda Maramis.”
Awalnya, debat direncanakan di Benteng Moraya, namun berdasarkan masukan dari kepolisian, Wale Ne Tou Minahasa dinilai lebih representatif.
“Wale Ne Tou punya sejarah. Minahasa Pioner Demokrasi,” tegas Tinangon.
KPU Sulut telah siap menyelenggarakan debat kedua, bahkan telah pindah kantor ke KPU Minahasa sejak Senin lalu.
“Kita sudah evaluasi dari debat pertama, yakni masalah lampu. Kita sudah bekerjasama dengan PLN, bahkan semua perangkat yang digunakan dijaga oleh aparat kepolisian,” ujar Tinangon.
Sejumlah panelis, termasuk panelis Disabilitas, telah siap dan kerahasiaannya terjamin.
“Panelis sudah rampung dan dijamin kerahasiaannya. Kita yakin bapak ibu sebagai panelis adalah orang-orang yang punya integritas, ahli di bidangnya, dan guru besar dari Unima, Unsrat, IAKN, IAN, dan perwakilan dari Kaum Disabilitas,” jelas Tinangon. “Ini bukti kita hendak mempraktekkan pemilu yang inklusif.”
Selain Meydi Tinangon, Karo Ops Kombes Pol Set Stephanus Lumowa dan Kasubdit Intelkam Polda Sulut, Meinhart Wowiling, juga hadir sebagai narasumber. Polda Sulut menurunkan 800 personel untuk menjaga keamanan dan kelancaran debat.(pr)
