Manado – Pemerintah Provinsi di Sulawesi Utara (Sulut) di bawah pimpinan Gubernur Prof DR (Hc) Olly Dondokambey SE dan Wakil Gubernur Drs Steven Kandouw (OD-SK), terus berkomitmen menekan angka kemiskinan di Sulut.
Adapun dari data BPS yang dilansir Desember 2023 total penduduk miskin di Sulut berjumlah 189 ribu atau 7 persen, dari total penduduk Sulut 2.676 juta (Data Tahun 2023,red).
Pemprov Sulut pun mengambil langka strategis dengan mengandeng sejumlah elemen penting dalam mempercepat pementasan kemiskinan dengan program Satu Data Kemiskinan Daerah.
Tak tanggung-tanggung OD-SK menggandeng Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).
Gubernur Olly Dondokambey mengatakan bahwa dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan serta secara paralel melakukan penanganan inflasi dan pengangguran terbuka.
“Program ini sinergi dengan program Tim Penanggulangan Inflasi Daerah (TPID), Tim Penanggulangan Angka Kemiskinan Daerah (TPAKD) dan Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TLKD),” ungkap Gubernur Olly melalui pesan WhatsApp pada waratwan media ini, Senin (26/02/2024) petang ini.
“Ini dilakukan bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan PT Permodalan Nasional Madani,” lanjut suami tercinta Ir Rita Maya Tamuntuan.
Lanjut Gubernur Olly hal ini dilakukan untuk menjangkau kantong-kantong miskin ekstrem di 15 Kabupaten Kota berdasar program Satu Data Kemiskinan Ekstrem.
Dan datanya terinput di laman https://apps-biroekonomi.sulutprov.go.id/tpkd/ yang merangkumnya.
“Datanya akan meliputi beberapa indikator, seperti Indeks Harga Konsumen, Nilai Tukar Petani, Gini Ratio, Tingkat Pengangguran, Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi,” pungkas Gubernur Olly.
Melihat adanya kerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tampaknya akan terus dioptimalkan kontribusi pada bantuan-bantuan pada sektor-sektor penggerak ekonomi kerakyatan. (*SulutOnline )
