Manado – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus mendampingi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan dan Asistensi Efisiensi Belanja pada APBD Tahun Anggaran 2025 di Aula Mapalus, Kantor Gubernur Sulut, Selasa (12/3/2025).
Gubernur Yulius kesempatan itu mengatakan, kebijakan efisiensi anggaran dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang menjadi atensi Pemerintah Pusat patut didukung.
“Nah, anggaran-anggaran yang tidak penting dipangkas, seperti ATK dan lainnya,” ujarnya.
Ia menegaskan dengan bersinergi bersama kepala daerah kabupaten dan kota se-Sulut, tentunya akan menjadi kuat.
“Ke depan apa yang dilakukan provinsi sesuai dengan aturan yang ada. Kita juga harus bersinergi kabupaten dan kota agar tidak bertabrakan. Artinya jika kita ada gabungan antara kabupaten dan kota bersama-sama kita akan kuat,” ungkapnya.
Gubernur Yulius menambahkan rakor ini memiliki tujuan, agar supaya langkah-langkah yang diambil pemprov serta pemerintah kabupaten dan kota di Sulut terkait penganggaran sesuai dengan regulasi.
“Diharapkan setiap daerah dapat mengelola anggaran secara lebih efisien, transparan, dan akuntabel demi pembangunan yang lebih baik di Sulut,” tuturnya.
Sementara itu, Wamendagri Bima Arya menjelaskan terkait strategi efisiensi belanja guna meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Kata dia, ada beberapa poin terkait hal-hal teknis, salah satunya adalah tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Sehingga kita bisa memfasilitasi untuk konsultasi berjenjang dan teknis. Jadi kebingungan-kebingungan soal penganggaran, tagging-nya, fiturnya, ini coba kita perbaiki,” jelasnya.
“Perlu dipahami efisiensi ini bukan memangkas anggaran pelayanan mendasar seperti kesehatan dan lainnya,” tambahnya.
Efisiensi anggaran ini, katanya, adalah memangkas kegiatan yang tidak masuk akal, seperti perjalanan dinas, biaya konsultan, makan minum, dan ATK.
Ia melanjutkan mengapa ada program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti Makan Bergizi Gratis, sekolah Garuda, irigasi, penguatan pangan swasembada.
“Karena ada landasan pemikirannya. Artinya sebelum masuk ke detail efisiensi anggaran perlu dipahami dulu dasar pemikiran itu,” jelas Wamendagri.
Ia melihat kelemahan di Sulut adalah koordinasi kepala daerah yang terkesan berjalan sendiri-sendiri.
“Nah, kita bicara ini terkait disiplin, koordinasi, dan kolaborsi. Tanpa koordinasi kolaborasi, Gubernur Sulut sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat yang mengayomi dan memotivasi kepala daerah target-target nasional tidak mungkin,” beber Wamendagri.
Adapun rapat koordinasi ini dihadiri Sekprov Steve Kepel, para bupati/wali kota se-Sulut, dan para pejabat Pemprov Sulut. (Sulutonline)
